BACAAJA, SEMARANG — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mewanti-wanti pemerintah daerah agar tidak santai menjelang Ramadan. Ia meminta operasi pasar digencarkan demi menahan laju harga bahan pokok yang hampir selalu meroket tiap musim puasa.
Menurut Saleh, pola tahunan sudah terbaca: permintaan naik, harga ikut melonjak. Jika pemerintah telat bergerak, masyarakat, terutama kalangan bawah, yang pertama kena dampaknya.
“Menjelang Ramadan, kebutuhan masyarakat pasti meningkat. Pemerintah harus memastikan stok aman dan harga tetap stabil melalui operasi pasar yang masif dan tepat sasaran,” tegasnya, Minggu (8/2/2026).
Bacaaja: Monitoring Ketat Stok dan Harga Bakan Pokok di Solo, Respati: Ramadan hingga Lebaran Aman
Bacaaja: Dampak Banjir Pemalang, M Saleh: Pemulihan Pendidikan Nggak Boleh Nunggu Lama
Ia menyoroti sejumlah komoditas “langganan panas” seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, dan cabai. Barang-barang ini, kata dia, kerap jadi penyumbang inflasi musiman jika pengawasan longgar.
Tak hanya soal stok, Saleh juga mengingatkan jalur distribusi jangan sampai tersendat. Sebab kelangkaan di satu wilayah sering kali bukan karena barang tak ada, melainkan macet di perjalanan.
“Distribusi harus dipastikan lancar. Jangan sampai ada daerah yang mengalami kekurangan pasokan karena distribusi tersendat,” ujar Ketua DPD Golkar Jateng itu.
Lebih jauh, ia meminta aparat memperketat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan permainan harga. Ramadan, menurutnya, tak boleh dijadikan “musim panen” bagi spekulan.
“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat,” katanya.
Saleh juga mengajak pelaku usaha dan distributor ikut bertanggung jawab menjaga keseimbangan pasar hingga Idulfitri. Stabilitas harga, ia menegaskan, bukan cuma tugas pemerintah.
“Stabilitas harga dan pasokan pangan menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat,” pungkasnya.
Peringatan sudah dilontarkan. Kini publik menunggu langkah nyata di lapangan—sebab setiap Ramadan, yang diuji bukan janji menjaga harga, tapi seberapa cepat pemerintah turun tangan sebelum lonjakan telanjur terasa di dompet warga. (*)
