BACAAJA, SEMARANG – Di saat Indonesia resmi ikut Dewan Perdamaian -ada juga yang nyebut Dewan Keamanan- bentukan Donald Trump, China justru ambil sikap kebalikannya.
Presiden Xi Jinping dengan tegas bilang: urusan perdamaian dunia itu jalurnya PBB, bukan forum baru bikinan satu negara, apalagi Amerika Serikat (AS).
Pesan itu disampaikan Xi saat teleponan dengan Presiden Brasil Lula, di tengah ramainya perdebatan soal Dewan Perdamaian yang dinilai bisa “menyalip” peran PBB.
Bacaaja: Indonesia Gabung Dewan Keamanan Trump Bayar Rp16,9 Triliun? Nurut Banget Sama Amerika
Bacaaja: Blak-blakan! Alasan Trump Serang Venezuela: Mari Kita Hasilkan Uang!
Awalnya, dewan ini digadang-gadang buat ngawasin rekonstruksi Gaza. Tapi masalahnya, mandatnya nggak dibatasi cuma Palestina. Artinya, dewan ini bisa ngurus hampir apa saja.
Bahkan Trump sendiri bilang, setelah terbentuk penuh, dewan itu bisa “melakukan hampir apa pun”. Klaim ini yang bikin banyak negara Eropa, plus China dan Brasil, langsung pasang kuda-kuda.
China jelas: PBB tetap harus jadi pusat tata kelola global. Xi menegaskan, di dunia yang lagi berantakan, negara seperti China dan Brasil harus berdiri di “sisi sejarah yang benar”—menjaga keadilan internasional dan peran PBB.
Sikap ini konsisten dengan posisi Beijing selama ini yang menolak reformasi global versi sepihak, apalagi kalau ujungnya bikin lembaga internasional kehilangan taring.
Di sisi lain, Indonesia memilih jalur berbeda. Presiden Prabowo memutuskan masuk ke Dewan Perdamaian Trump dengan alasan ingin ikut mengawal perdamaian dari dalam.
Langkah ini dinilai pragmatis: daripada ditinggal, mending ikut dan punya suara. Tapi risikonya juga nyata—Indonesia bisa dianggap ikut melegitimasi forum baru yang posisinya abu-abu dan belum jelas akuntabilitasnya ke PBB.
Kontrasnya makin kelihatan. China dan Brasil masih menahan diri, khawatir Dewan Perdamaian justru jadi jalan pintas kekuasaan global yang melewati mekanisme multilateral.
Indonesia malah ambil posisi adaptif, meski konsekuensinya harus siap dikritik soal konsistensi dukungan terhadap sistem PBB yang selama ini juga kita junjung.
Singkatnya, ini bukan cuma soal ikut atau nggak ikut. Ini soal cara main di panggung global. China pilih jalur institusional dan jangka panjang.
Indonesia pilih jalur cepat dan politis. Pertanyaannya: ini langkah strategis, atau justru bikin posisi Indonesia makin serba tanggung? (*)
