Adib Baroya, esais dan peresensi buku. Tinggal di Kediri, Jawa Timur.
Kita bisa melihat tendensi pencitraan itu dalam beberapa kunjungan pejabat di daerah terdampak.
Ibarat pertandingan sepak bola, saat ini pemerintah Indonesia mirip jajaran bek yang sedang tergopoh-gopoh. Ia menghadapi terjangan alam maha ganas, tetapi tetap berusaha fokus sekuat tenaga, dan sampai-sampai berlagak paling heroik. Di ujung cerita justru malah berakhir dengan saling tuding & curiga, bahkan kepada rakyatnya sendiri.
Inilah yang merupa pada wajah nyata sistem tata kelola pemerintah Indonesia, Benar-benar masih amburadul! Manajemen negara yang rapuh dan lambat. Bencana di Pulau Sumatra, yang mencakup tiga provinsi dan berdampak secara spesifik terhadap 52 kabupaten/kota itu, selayaknya menjadi titik balik untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran. Tujuannya satu: melindungi segenap hak asasi warga negara & mendorong pelayanan publik ke tahap paling efektif.
Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah terkesan seperti individualis yang tak ingin disalip apalagi disalahkan. Hal ini jelas sekali tampak dalam perkataan Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, yang menyenggol donasi bantuan yang belakangan trending. Ia bahkan memohon Komdigi untuk terus mendengungkan penanganan bencana supaya benar-benar diketahui khalayak, supaya tidak kalah viral tentunya.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp.10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak begitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ucap Endipat tendensius.
Dengan mengutarakan pendapat tersebut, Endipat Wijaya sebagai anggota legislatif yang duduk di kursi Senayan sekaligus representasi dari “wakil rakyat” justru seperti merasa tersaingi oleh gerakan massa. Endipat berusaha membalik opini publik, yang memandang bahwa negara sangat lamban mengurus musibah, dengan cara mengarus-utamakan langkah-langkah mitigasi dari pemerintah.
Argumentasi Endipat itu bertolak dari logika digital, bahwa hanya orang-orang yang kerap muncul dalam media sosial adalah mereka yang terus aktif memngabarkannya ke media sosial. Sebaliknya, mereka yang tidak hadir secara virtual dianggap tidak melakukan apa-apa, tidak nyata, dan hanya berdiam diri. Terang saja jika Endipat ingin tindakan pemerintah mendapat amplifikasi. Sebaliknya, itu justru menegaskan bahwa apa pun yang mereka lakukan demi menunjukan eksistensi, dan tentunya harus tersorot mata kamera.
Sayangnya lagi, saat paradigma penyebaran informasi, biar enggak nyebut “pencitraan” ini, ini menjadi pegangan, apalagi di tengah lanskap digital sekarang, orang-orang justru sering terjebak dalam formalitas visual. Aktivitas riil menjadi kurang lengkap tanpa adanya foto & video. Dokumentasi adalah kunci.
Kita bisa melihat tendensi pencitraan itu dalam beberapa kunjungan pejabat di daerah terdampak. Mereka sigap melakukan aksi-aksi performatif. Memanggul karung beras, juga berbaris rapi dengan banner pengiriman bantuan di bandar udara.
Selain itu, nada resah Endipat bisa kita baca sebagai ketakutan terhadap aktivisme sosial. Dalam konteks ini, ada sosok Ferry Irwandi dan timnya yang berinisiatif menggalang donasi dan mendapat dukungan publik. Gerakan kolektif untuk pemulihan bencana tersebut sebenarnya merupakan aksi nyata yang didasari oleh niat tulus dan prihatin. Sebagai sesama warga negara, mereka merasa terhubung dalam satu derita. Mereka jelas melakukan penggalangan dana untuk meringankan beban orang lain.
Mereka barangkali belum pernah bertatap muka apalagi mengobrol biasa, sebab tergerak oleh identitas yang sama dan rasa “senasib-sepenanggungan” sebagai komunitas terbayang (imagined communities), mereka akhirnya bahu-membahu saling bantu/memberi donasi.
Tindakan seperti donasi, atau skema apa pun yang diorganisir oleh warga sipil, kerap punya dampak luas dan lekas. Aksi ini tidak terbentur oleh kepentingan formal atau politik praktis. Hal ini tentu bisa terjadi semata-mata rasa saling memiliki, merasakan nestapa orang lain, dan berusaha mengatasinya sekuat tenaga. Ketika musibah datang, justru gerakan rakyat bantu rakyat semacam inilah yang mampu menembus sekat-sekat birokrasi.
Menanggapi maraknya penggalangan dana, khususnya saat terjadi bencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul malah menyebut bahwa pembukaan donasi sebaiknya diawali mengajukan perizinan terlebih dahulu. Penuturan ini tentu saja berasal dari pandangan bahwa mesti ada laporan yang sah, hitam di atas putih.
Administrasi birokrasi di Indonesia, kita tahu, cenderung ruwet. Ya, ruwet! Dengan permintaan untuk izin, laporan pertanggung-jawaban, dan audit keuangan ini, niscaya membikin proses penyaluran warga jadi makin bertahap, melewati lorong (panjang) administrasi negara.
Dana publik semestinya menjadi tanggung jawab publik secara umum, tak perlu ada intervensi negara berdalih macam-macam. Sebenarnya, cukup dengan melihat bahwa lembaga penarik-penyalur donasi punya rekam jejak yang baik, rasa-rasanya sudah mampu mendorong publik untuk ikut menyumbang.
Sampai sekarang, pemerintah masih berusaha berpaling muka bahwa baik banjir bandang maupun tanah longsor yang ada di Sumatra semata-mata bencana alam biasa. Ada kayu-kayu gelondong hasil deforestasi yang turut terseret arus dan menimbulkan kerusakan parah saat menghantam area-area pemukiman. Bahala ini menjadi alarm nyata bahwa lingkungan manusia telah rusak. Mala ini pun dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah telah abai pada pertimbangan sisi ekologis, dan hanya mengedepankan profit, sampai-sampai mengkhianati penduduk lokal atau warga negaranya sendiri.
Korban banjir Sumatera kian bertambah, dan korban yang masih belum diketemukan juga masih menyisakan duka luar biasa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mencatat ada begitu banyak rumah yang rusak dan fasilitas umum yang roboh. Upaya pemulihan bencana sebesar ini tentu tak sebentar dan merogoh ongkos sosial-kultural yang tinggi.
Dengan jumlah korban yang sedemikian banyak, sudah selayaknya pemerintah tidak menganggap warga yang mereka wakili di parlemen sebagai kompetitor apalagi musuh. Bukankah sebaiknya mereka stop banyak cing-cong dan mengedepankan perawatan/perbaikan sekaligus membangun skema preventif yang lebih komprehensif ketimbang mengusulkan dirjen longsor atau dirjen angin topan?
Yah, pada akhirnya, fenomena di pengujung tahun ini naga-naganya menandaskan bahwa pemerintah masih secara amatir melindungi masyarakat. Seturut itu tidak bisa dimungkiri, kapitalisme ekstraktif secara ugal-ugalan terus berlanjut meski malapetaka terjadi!(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
