BACAAJA, JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani resmi menutup Masa Sidang DPR usai menyampaikan laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025. Menariknya, Puan nggak cuma kasih laporan, tapi juga ngasih pesan agar semua pihak, baik DPR maupun pemerintah berani introspeksi dan berbenah diri.
Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). Rapat paripurna ini jadi agenda kedua setelah laporan kinerja DPR yang digelar barengan dengan perayaan HUT ke-80 DPR RI.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, ditemani dua Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Sejumlah agenda berjalan, lalu ditutup dengan pidato pamungkas Puan.
“Masa persidangan ini dibuka dengan peringatan 80 Tahun Kemerdekaan RI, pengingat perjuangan dan cita-cita luhur bangsa. Tapi nggak lama setelah itu, kita juga lihat sisi lain dari kemerdekaan yang dimaknai sebagai kebebasan,” ujar Puan membuka pidatonya.
Mantan Menko PMK itu menyinggung soal demonstrasi yang berujung anarkis. “Ketika demo berubah jadi kerusuhan, ada rasa kemanusiaan yang runtuh karena provokasi dan pembenaran terhadap kekerasan yang dianggap wajar,” lanjutnya.
Menurut Puan, situasi itu jadi bagian dari dinamika perjalanan bangsa. “Nggak ada pihak yang mutlak benar atau paling bersalah. Kita semua, termasuk DPR dan Pemerintah, harus bercermin dan memperbaiki diri,” tegasnya.
Dia bilang, peristiwa-peristiwa itu adalah sinyal penting bahwa masih ada hal-hal yang belum berjalan dengan baik. “Ada yang salah dan harus kita perbaiki bareng-bareng,” tambah Puan.
Buatnya, sudah jadi tugas semua anak bangsa menjadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran agar persatuan tetap terjaga, martabat kemanusiaan dijunjung, dan Indonesia bisa terus melangkah ke arah yang lebih baik.
“Kemerdekaan itu hakikatnya memastikan setiap anak bangsa dapat tempat dalam perjalanan menuju Indonesia yang tenteram, adil, dan makmur,” ucap Puan.
Soal kerja nyata, DPR bareng pemerintah disebut tetap konsisten memenuhi kebutuhan hukum nasional. Dalam masa sidang ini, DPR menyetujui enam Rancangan Undang-Undang (RUU) jadi Undang-Undang dan dua RUU lain sebagai usulan DPR.
Delapan RUU
Selain itu, ada delapan RUU lain yang bakal lanjut dibahas pada tahap Pembicaraan Tingkat I. “DPR, Pemerintah, dan DPD RI juga sudah menyetujui Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2025 dan menetapkan Prolegnas Prioritas 2026,” jelas Puan.
Nggak cuma itu, DPR bersama pemerintah juga menuntaskan pembahasan RAPBN 2026. Puan menegaskan, APBN bukan sekadar dokumen fiskal, tapi bukti nyata hadirnya negara buat mensejahterakan rakyat.
“Kebijakan fiskal 2026 diarahkan buat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” kata Puan.
Menurutnya, pemerintah punya kewajiban buat melaksanakan APBN secara tertib, transparan, akuntabel, hingga adil. “APBN 2026 harus bisa ngentasin kemiskinan, bangun SDM, ciptain lapangan kerja, sejahterakan petani, nelayan, buruh, dan tingkatkan penghasilan rakyat di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Selain pidato Puan, Rapat Paripurna hari itu juga mengesahkan beberapa UU penting. Salah satunya UU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Rusia. DPR juga mengesahkan UU Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mengubah Kementerian BUMN jadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik (BP BUMN).
Nggak ketinggalan, ada UU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 soal Kepariwisataan, plus pengesahan dua RUU usulan DPR: RUU perubahan UU PPSK 2023 dan RUU tentang Statistik.
Agenda lain adalah penetapan Kementerian Haji dan Umrah sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR. Selain itu, DPR juga resmi bikin Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria, merespons banyaknya kasus agraria yang merugikan masyarakat.
Dengan begitu, Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ditutup dengan sederet keputusan penting, plus pesan reflektif dari Puan, bahwa nggak ada pihak yang bisa merasa paling benar. Semua harus berbenah, demi rakyat. (*)
