BACAAJA, JAKARTA – Gelombang perubahan kebijakan kembali terasa di dunia usaha. Di tengah situasi global yang lagi nggak santai, pemerintah mendorong penyesuaian pola kerja, termasuk opsi work from home alias WFH seminggu sekali. Langkah ini dilihat sebagai cara cepat merespons tekanan energi dan kondisi geopolitik yang masih naik turun, tapi di lapangan, pelaku usaha punya pandangan yang lebih berlapis.
Dari sisi pengusaha, apresiasi tetap ada. Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai langkah pemerintah ini sebagai sinyal serius menghadapi potensi kenaikan harga energi dan dampaknya ke konsumsi BBM. Ada upaya membangun kesadaran bersama bahwa situasi global memang lagi nggak bisa dianggap biasa-biasa saja.
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyampaikan bahwa dunia usaha paham arah kebijakan ini. Menurutnya, pemerintah sedang mencoba menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan stabilitas ekonomi. Namun, di balik dukungan itu, ada catatan penting yang nggak bisa diabaikan begitu saja.
“Implementasi kebijakan perlu dilakukan secara adaptif, terukur, dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tetap menjaga produktivitas,” kata Shinta. Pernyataan ini jadi penegasan bahwa ide besar saja nggak cukup, eksekusi di lapangan adalah kunci.
WFH satu hari dalam sepekan memang terdengar simpel. Tapi ketika masuk ke realitas operasional perusahaan, ceritanya bisa jauh lebih kompleks. Setiap sektor punya kebutuhan berbeda, bahkan dalam industri yang sama pun pendekatannya bisa bertolak belakang.
Ada perusahaan yang bisa langsung jalan dengan sistem hybrid, tapi ada juga yang sangat bergantung pada kehadiran fisik karyawan. Misalnya sektor manufaktur atau logistik, yang hampir mustahil menjalankan operasional penuh dari rumah tanpa mengganggu alur produksi.
Di sinilah APINDO menekankan satu hal penting: fleksibilitas. Kebijakan WFH, menurut mereka, seharusnya nggak dipukul rata ke semua sektor. Justru keputusan paling efektif ada di tangan masing-masing perusahaan yang paham detail operasionalnya.
“Setiap perusahaan punya karakteristik berbeda. Jadi kebijakan ini sebaiknya memberi ruang fleksibilitas, bukan diseragamkan,” lanjut Shinta. Pernyataan ini menggambarkan bahwa pendekatan satu aturan untuk semua justru bisa jadi bumerang.
Di lapangan, perusahaan lebih tahu mana fungsi kerja yang bisa dialihkan ke sistem WFH tanpa mengganggu produktivitas. Mereka juga yang paling paham kondisi SDM, target produksi, hingga rantai pasok yang sedang berjalan.
Kalau kebijakan terlalu kaku, risiko yang muncul bukan cuma soal penurunan produktivitas, tapi juga potensi inefisiensi. Bahkan dalam skenario terburuk, bisa memicu gangguan operasional yang berdampak ke ekonomi lebih luas.
APINDO juga mengingatkan bahwa dunia usaha saat ini sedang berusaha tetap stabil di tengah tekanan global. Jadi, kebijakan apa pun yang diterapkan perlu benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara adaptasi dan keberlanjutan bisnis.
Karena itu, mereka mendorong agar kebijakan WFH tetap bersifat imbauan, bukan kewajiban mutlak. Pendekatan berbasis kepercayaan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan aturan yang terlalu mengikat.
Dengan model imbauan, perusahaan bisa menyesuaikan kebijakan internalnya tanpa tekanan. Mereka bisa menentukan sendiri ritme kerja yang paling pas, tanpa harus mengorbankan produktivitas.
Selain itu, pendekatan ini juga memberi ruang inovasi. Beberapa perusahaan mungkin justru menemukan pola kerja baru yang lebih efisien, tanpa harus terikat aturan seragam.
Di sisi lain, pemerintah tetap punya peran penting sebagai pengarah. Kebijakan makro memang diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional, tapi implementasinya tetap perlu ruang adaptasi di level mikro.
Situasi geopolitik yang masih dinamis memang menuntut respons cepat. Harga energi yang fluktuatif bisa berdampak langsung ke berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga produksi industri.
Karena itu, upaya menekan konsumsi BBM lewat pengaturan pola kerja bisa jadi langkah strategis. Tapi lagi-lagi, efektivitasnya sangat bergantung pada cara penerapannya.
Jika dilakukan dengan pendekatan fleksibel, kebijakan ini berpotensi jadi solusi jangka pendek yang cukup efektif. Tapi kalau dipaksakan seragam, justru bisa memunculkan masalah baru.
Dunia usaha berharap ada komunikasi yang terus berjalan antara pemerintah dan pelaku industri. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar relevan dengan kondisi di lapangan.
Kolaborasi jadi kunci. Pemerintah membawa arah kebijakan, sementara pelaku usaha menyediakan realitas implementasi. Keduanya harus berjalan beriringan, bukan saling bertabrakan.
Di tengah situasi global yang belum sepenuhnya stabil, keputusan yang tepat bukan soal cepat atau lambat, tapi soal seberapa pas kebijakan itu dijalankan.
Akhirnya, wacana WFH seminggu sekali ini jadi pengingat bahwa setiap kebijakan besar selalu punya sisi teknis yang nggak sederhana. Dan di situlah pentingnya fleksibilitas, agar solusi yang diambil benar-benar bisa jalan, bukan sekadar wacana di atas kertas. (*)
