NARAKITA, JAKARTA – Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepuasan publik atas kinerja para gubernur dan wakil gubernur pada enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 kerja.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang sedang sangat populer menempati urutan teratas dalam daftar ini.
Sementara, Gubernur-Wakil Gubernur Banten, menempati posisi buncit alias paling bawah dari 6 provinsi di Pulau Jawa.
Jawa Tengah berada di nomor 4, di bawah Jabar, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jatim. Sedangkan DKI Jakarta di urutan ke-5, tepat berada di bawah Jateng yang berada di urutan ke-4.
Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.
Metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka digunakan dengan margin of error survei berkisar 4,1 hingga 5 persen.
Survei ini mengungkap perbedaan tingkat kepuasan dan awareness masyarakat terhadap program-program gubernur, mulai dari Dedi Mulyadi di Jawa Barat hingga Pramono Anung di Jakarta.
Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.
“Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025) kemarin.
Menurutnya, salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.
Diketahui, followers Dedi di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta. Dengan banyaknya followers di medsos, program-program Dedi mudah tersosialisasi ke masyarakat.
Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan adanya gap besar antara tingkat kepuasan gubernur dengan wakil gubernur.
Menurut survei, kepuasan publik terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan “hanya” 61,3 persen.
Menurut survei pula, sejumlah kebijakan Dedi Mulyadi diketahui dan didukung mayoritas warga Jawa Barat. Misalnya, program mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang diketahui sebanyak 89,5 persen responden.
Dan dari mereka, 61,4 persen menyatakan setuju, serta 31,5 persen sangat setuju dengan kebijakan tersebut.
Menurut survei, hanya 4,9 responden yang tidak setuju terhadap program barak militer. Lalu, 0,8 persen tidak setuju sama sekali. Sisanya, 1,4 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Selain program barak militer, survei menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan lain yang dibuat Dedi didukung mayoritas warga Jawa Barat.
Misalnya, larangan sekolah menggelar study tour (diketahui 89,8 persen responden, setuju 57,9 persen, sangat setuju 31,8 persen), larangan sekolah menggelar wisuda (91,1 persen mengetahui, setuju 58,4 persen, sangat setuju 29,9 persen), dan larangan perpisahan kelulusan di hotel atau gedung (87,6 persen mengetahui, setuju 64 persen, sangat setuju 26,8% persen).
Kebijakan larangan siswa membawa ponsel ke sekolah juga mendapat banyak dukungan (85,4 persen mengetahui, setuju 63,0 persen, sangat setuju 21,6 persen), demikian pula dengan larangan membawa kendaraan motor bagi siswa yang belum cukup umur (90 persen responden mengetahui, setuju 64,2 persen, sangat setuju 28,6 persen).
Kebijakan lain yang mendapat sambutan baik seperti penertiban objek wisata ilegal di Puncak Bogor (80,3 persen tahu, setuju 69,8 persen, sangat setuju 20,5 persen), lalu penertiban bangunan liar di bantaran sungai (82,2 persen tahu, setuju 70,3 persen, sangat setuju 24 persen).
Survei yang sama memperlihatkan, 60 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam 100 hari kerja.
Sementara, angka kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari kerja sebesar 60,5 persen. Angka itu menempatkan Pramono-Rano di posisi kelima tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.
Namun, dari seluruh responden yang berpartisipasi dalam survei, hanya sepertiga yang mengetahui spesifik program Pramono-Rano, misalnya perpanjangan jam layanan perpustakaan.
Padahal eksposur media dan media sosial di Jakarta tinggi. Tentu, ini sudah seharunya jadi otokritik untuk Pemprov DKI.
Angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano itu tak lebih unggul dari tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap 100 hari kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Selain itu, angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano juga masih di bawah perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gubernur dan wagub Jawa Timur, serta gubernur dan wagub Jawa Tengah.
Hanya gubernur dan wakil gubernur Banten yang mencatatkan tingkat kepuasan masyarakat lebih rendah dari Pramono-Rano.
Berikut perincian hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa:
1. Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: 94,7 persen
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan: 61,3 persen
2. DIY
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X: 83,8 persen
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X: 76,0 persen
3. Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa: 75,3 persen
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak: 71,7 persen
4. Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi: 62,5 persen
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen: 61,4 persen
5. Jakarta
Gubernur Jakarta Pramono Anung: 60,0 persen
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno: 60,5 persen
6. Banten
Gubernur Banten Andra Soni: 50,8 persen
Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah: 42,3 persen. (*)
