BACAAJA, JAKARTA –Isu teror ke Ketua BEM UGM bikin jagat politik ikut panas. Pernyataan Menteri HAM yang menyebut teror itu bukan dari pemerintah malah jadi sorotan baru di parlemen.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, angkat suara soal respons Menteri HAM, Natalius Pigai. Menurutnya, pernyataan yang terkesan menepis isu begitu saja bisa berdampak ke persepsi publik.
Pigai sebelumnya menyebut teror terhadap Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, bukan berasal dari pemerintah dan menganggapnya sebagai penggiringan opini. Tapi bagi Marinus, respons seperti itu dinilai kurang sensitif terhadap situasi yang sedang dihadapi korban.
“Pernyataan pejabat publik yang terkesan menormalisasi teror justru berpotensi melemahkan kepercayaan rakyat terhadap komitmen negara dalam menjunjung hak asasi manusia,” ujar Marinus dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).
Ia menilai, klarifikasi saja nggak cukup. Pemerintah, kata dia, semestinya hadir lebih aktif, bukan cuma membantah.
Menurut Marinus, tugas utama pemerintah bukan sekadar bilang “kami tidak terlibat”. Lebih dari itu, negara harus membuktikan dengan langkah konkret.
“Tugas utama pemerintah bukan sekadar menyangkal keterlibatan, melainkan aktif mengungkap pelaku, memutus rantai intimidasi digital, dan menjamin keselamatan korban,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, kalau memang pemerintah merasa tidak ada hubungannya, pembuktian harus dilakukan lewat pengusutan terbuka. Transparansi dianggap penting supaya publik tahu dari mana sebenarnya ancaman itu datang.
Di sisi lain, Marinus mengingatkan bahwa mahasiswa adalah bagian penting dalam demokrasi. Kritik dari kampus, menurutnya, bukan ancaman melainkan kontrol sosial yang wajar.
“Mahasiswa yang kritis bukan musuh negara. Justru negara yang abai melindungi warganya dari teror adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan,” katanya.
Kasus ini mencuat setelah Tiyo Ardianto mengirim surat ke UNICEF yang berisi kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait tragedi meninggalnya seorang anak di NTT. Tak lama setelah itu, ia mengaku menerima berbagai bentuk teror.
“Setelah kami mengirimkan surat tersebut, muncul respons publik yang luar biasa. Tapi diiringi juga oleh semacam teror. Teror ini adalah bahasa kekuasaan yang gagal menjelaskan pikirannya,” kata Tiyo di kawasan Bundaran UGM, Jumat (13/2/2026).
Ia mengaku mendapat pesan ancaman dari nomor tak dikenal dengan kode luar negeri, bahkan sempat merasa dikuntit orang tak dikenal saat berada di sebuah kedai.
“Dari jauh ada orang yang menguntit sekaligus memfoto, tapi ketika kami kejar, dia sudah pergi. Ini alarm bahwa demokrasi kita gak baik-baik saja,” ujarnya.
Bukan cuma dirinya, sang ibu juga disebut menerima pesan misterius yang dikirim tengah malam. Setidaknya dua kali pesan masuk hingga Selasa (17/2/2026).
Situasi ini bikin perdebatan makin melebar. Di satu sisi ada bantahan pemerintah, di sisi lain ada desakan agar kasus ini diusut tuntas.
Di tengah riuhnya pernyataan dan klarifikasi, publik kini menunggu satu hal yang lebih penting: siapa pelaku di balik teror tersebut, dan sejauh mana negara benar-benar hadir melindungi warganya yang bersuara kritis. (*)
