NARAKITA, SEMARANG- Prestasi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan indeks integritas tertinggi tak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpuas diri. Sebaliknya, KPK mengingatkan seluruh unsur pemerintahan di Jateng untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi secara sistematis dan kolaboratif.
Hal tersebut disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Dr Elly Kusumastuti dalam rapat koordinasi bersama DPRD Jateng di Gedung Merah Putih, Jakarta baru-baru ini. Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi hanya bisa dicapai melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Tidak ada satu lembaga yang bisa bekerja sendiri dalam mencegah korupsi. Peran eksekutif dan legislatif harus berjalan seiring,” kata Elly. Ditambahkannya, Pemprov dan DPRD Jateng perlu menjaga capaian yang telah diraih bersama melalui SPI (Survei Penilaian Integritas) agar tidak menurun.
Ia lantas mengingatkan adanya lima sektor rawan korupsi yang perlu mendapat perhatian serius, seperti penganggaran APBD, hibah dan bansos, hingga pengadaan barang dan jasa. “Jika ada dana bansos, pastikan sampai pada yang berhak. Jangan ada kebocoran atau penyimpangan dari regulasi,” tegasnya.
Musuh Bersama
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pencegahan korupsi. Menurutnya, korupsi adalah musuh bersama yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan daerah.
Ia juga menilai pentingnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran dan program-program daerah.
Anggota DPRD seperti Yohanes Winarto dan Sri Hartini turut menekankan perlunya menjaga integritas kelembagaan. Mereka berharap koordinasi dengan KPK terus diperkuat demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berwibawa. (*)
