BACAAJA, SURABAYA – Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih jadi tantangan serius di Jawa Timur. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, ribuan pekerja tercatat kehilangan mata pencaharian di tengah kondisi ekonomi yang disebut masih cukup solid.
Data dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 2.332 pekerja di Jawa Timur terdampak PHK selama lima bulan pertama tahun ini.
Jumlah tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi ketiga di Indonesia. Posisi pertama ditempati Jawa Barat dengan 5.044 pekerja terdampak, disusul Banten yang mencatat 2.596 kasus.
Secara nasional, total pekerja yang mengalami PHK pada periode yang sama mencapai 23.470 orang. Angka itu menjadi perhatian karena terjadi saat pemerintah berulang kali menyebut fundamental ekonomi nasional masih dalam kondisi baik.
Di sisi lain, data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur menunjukkan jumlah yang berbeda. Hingga akhir Mei 2026, kasus PHK yang tercatat di instansi tersebut mencapai 357 orang.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jatim, Sugeng Lestari, mengatakan angka tersebut merupakan kasus yang secara resmi masuk dan ditangani pemerintah daerah.
Menurut Sugeng, sebagian besar perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja sedang menghadapi penurunan permintaan pasar, terutama dari luar negeri.
Lesunya kondisi ekonomi global membuat sejumlah industri kehilangan pesanan sehingga harus melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja.
Situasi itu dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya ancaman PHK di beberapa sektor usaha di Jawa Timur.
Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnakertrans Jatim, Tri Widodo, menambahkan bahwa mayoritas persoalan PHK berasal dari perusahaan yang kondisi keuangannya sedang tidak sehat.
Ia menyebut perusahaan yang masih memiliki kondisi bisnis stabil relatif jarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya.
Sebaliknya, perusahaan yang mengalami tekanan operasional dan penurunan pendapatan menjadi kelompok yang paling rentan melakukan efisiensi tenaga kerja.
Dua perusahaan yang belakangan ramai diperbincangkan ialah PT Pakerin di Mojokerto dan PT Sumber Graha Sejahtera atau SGS di Jombang.
Kasus PT Pakerin menjadi perhatian karena ancaman PHK disebut bisa berdampak terhadap sekitar 2.500 pekerja yang menggantungkan hidup di perusahaan tersebut.
Sementara itu, sekitar 1.000 pekerja di PT SGS Jombang dikabarkan telah terdampak pemutusan hubungan kerja dalam beberapa waktu terakhir.
Pemerintah daerah kini masih terus melakukan pendampingan dan komunikasi dengan kedua perusahaan tersebut untuk mencari jalan keluar terbaik bagi pekerja maupun manajemen.
Tri Widodo menegaskan, upaya utama yang dilakukan pemerintah adalah mencegah terjadinya PHK selama masih memungkinkan untuk dilakukan.
Salah satu alternatif yang didorong ialah pengurangan jam kerja atau penyesuaian sistem pengupahan berdasarkan kesepakatan bersama antara pekerja dan perusahaan.
Langkah tersebut dinilai lebih baik dibandingkan harus langsung mengambil keputusan memutus hubungan kerja secara massal.
Namun, strategi itu tidak selalu bisa diterapkan, terutama pada perusahaan yang kondisi keuangannya sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan seluruh tenaga kerjanya.
Di tengah situasi tersebut, para ekonom ikut memberikan pandangan mengenai penyebab PHK yang masih terus terjadi meski indikator ekonomi makro dinilai cukup baik.
Ekonom sekaligus Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti, menilai Indonesia sebenarnya memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan berkat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pasar domestik yang besar.
Meski demikian, Esther melihat pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat bergantung pada konsumsi masyarakat yang sifatnya belum sepenuhnya berkelanjutan dalam jangka panjang.
Menurutnya, penguatan fundamental ekonomi juga membutuhkan stabilitas nilai tukar rupiah yang ditopang investasi, ekspor, sektor pariwisata, dan kontribusi pekerja migran Indonesia.
Selain itu, kestabilan harga pangan dan peningkatan produksi dalam negeri menjadi faktor penting agar kebutuhan impor tidak semakin membebani devisa negara.
Esther menilai independensi bank sentral serta disiplin fiskal tetap menjadi kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, yang menyebut fundamental ekonomi Indonesia pada dasarnya masih cukup baik.
Meski begitu, pemerintah tetap diminta mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang bergerak lebih dalam dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan.
Mari menekankan bahwa menjaga kepercayaan pasar menjadi salah satu pekerjaan penting agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dalam jangka pendek maupun panjang.
Sementara bagi ribuan pekerja yang terdampak, harapan terbesar saat ini bukan hanya soal bantuan dan hak-hak ketenagakerjaan, tetapi juga peluang kerja baru agar roda kehidupan keluarga tetap bisa berjalan seperti semula. (*)
