BACAAJA, SEMARANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam rapat paripurna, Selasa (30/12/2025).
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyambut positif pengesahan regulasi ini. Menurutnya, proses pembahasan yang relatif cepat jadi sinyal kuat kalau pesantren memang dianggap penting dan strategis.
“Alhamdulillah Perda ini bisa segera disahkan. Kita masuk tahun baru dengan harapan pesantren di Semarang semakin tertata dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot Semarang Dorong Perda Pesantren
Meski sudah disahkan, Agustina menegaskan pekerjaan belum selesai. Masih ada tahapan pengundangan Perda, sekaligus pendataan pesantren dan santri yang bakal jadi fondasi kebijakan ke depan.
“Yang paling menarik bagi saya justru pendataannya, supaya tidak ada satu pun santri yang tertinggal,” katanya. Pemkot Semarang juga bakal menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan turunan agar Perda ini bisa langsung dieksekusi di lapangan.
Agustina menyebut penyusunan Perwal akan melibatkan lintas perangkat daerah. “Perwal menyusul. Ini nanti tugas Bagian Hukum, Kesra, dan dinas-dinas lain harus kolaborasi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Sodri menyebut, pengesahan Perda ini sebagai buah dari aspirasi panjang pesantren dan masyarakat.
Tiga Poin Utama
Menurutnya, regulasi ini memuat tiga poin utama. Pertama, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pesantren, termasuk pendidikan nonformal seperti kegiatan mengaji yang bisa mendapat dukungan Pemkot.
Kedua, pengembangan fisik sarana dan prasarana pesantren. Mulai dari asrama, MCK, hingga fasilitas penunjang lain yang selama ini kerap luput dari perhatian.
“Ketiga, penguatan peran pesantren sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan sosial masyarakat. Termasuk peningkatan kapasitas santri dan lembaga pesantren,” jelas Sodri.
Fasilitasi tersebut nantinya dilakukan Pemkot Semarang melalui sinergi dengan Pemprov Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, hingga pihak swasta.
Namun tidak semua pesantren otomatis kebagian. Sodri menegaskan, pesantren yang berhak difasilitasi adalah yang sudah mengantongi izin dari Kementerian Agama dan tercatat secara administratif di Pemkot Semarang.
“Perda ini juga bisa jadi motivasi bagi pondok pesantren yang belum berizin untuk segera mengurus administrasinya,” katanya.
Baca juga: Pemkot Semarang Gandeng Pesantren Kelola Sampah, Wujudkan Habit Lingkungan Bersih
Saat ini, tercatat lebih dari 300 pondok pesantren di Kota Semarang telah memiliki izin dan berpotensi mendapatkan fasilitasi. Perda ini juga memberi kemudahan pendirian pesantren, dengan syarat minimal memiliki 15 santri, pengasuh, tempat ibadah, dan asrama.
Menariknya, regulasi ini tidak membeda-bedakan. Pesantren disabilitas juga masuk dalam cakupan, selama memenuhi persyaratan pendirian.
“Bukan hanya pesantren umum, pesantren disabilitas juga kita perhatikan dan bisa mendapat fasilitasi,” tegas Sodri.
Singkatnya, pesantren di Semarang sekarang nggak cuma kuat di kitab dan tradisi, tapi juga mulai punya sandaran regulasi. Tinggal satu PR besar: jangan sampai Perdanya rajin disosialisasi, tapi Perwalnya malah ikut mondok terlalu lama di meja birokrasi. (tebe)
