BACAAJA, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi baru aja ngumpulin Bupati, Wali Kota, dan pimpinan DPRD se-Jateng di kantornya, Kamis (11/9/2025). Ia pesan stop dulu wacana naik-naikkan tunjangan buat para wakil rakyat.
“Kita himbau untuk tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan. Itu kita pastikan,” kata Luthfi, usai rapat koordinasi yang lumayan penuh tamu.
Nggak cuma itu, Luthfi juga menegaskan fasilitas plesiran ke luar negeri udah resmi dihapus. “Ke luar negeri dihapus,” tegasnya.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, juga nimbrung. Menurut dia, nanti bakal ada appraisal buat menghitung ulang tunjangan biar katanya lebih realistis.
“Nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan apprasialnya. Nanti kita ambil yang lebih bisa diterima,” ujarnya.
Tapi begini, Pak Gub. Faktanya, angka tunjangan yang sudah berlaku sekarang aja udah bikin rakyat biasa geleng-geleng kepala.
Anggota DPRD Jateng tiap bulan diguyur tunjangan perumahan Rp47,77 juta. Wakil ketua DPRD lebih mewah lagi, Rp72,31 juta. Dan ketua DPRD? Santai di kursi empuk dengan tunjangan Rp79,63 juta per bulan.
Besaran tunjangan fantastis itu sudah ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/51 tahun 2025, persis sebelum Ahmad Luthfi menjabat.
Jadi kalau sekarang Gubernur bilang jangan naikkan tunjangan, publik bisa jadi mikir: emang masih perlu naik? Wong yang sekarang aja udah bikin banyak orang ngiler. *bae
