BACAAJA, JAKARTA – Keputusan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 ternyata bukan perkara mudah. Ada pergulatan batin yang harus dihadapi, terutama karena langkah politik tersebut membuatnya harus berseberangan dengan PDI Perjuangan, partai yang selama ini ikut membesarkan namanya.
Gibran mengaku salah satu beban terberat saat itu adalah mengecewakan partai yang telah memberinya ruang untuk berkembang di dunia politik. Ia menyadari keputusannya membawa konsekuensi besar terhadap hubungan politik yang sebelumnya terjalin.
“Yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing, dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” ujar Gibran, Kamis (12/11/2026) malam, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden.
Saat namanya diumumkan sebagai pasangan Prabowo, Gibran masih tercatat sebagai kader PDI-P. Padahal, partai berlambang banteng moncong putih itu sudah lebih dulu menentukan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung dalam Pilpres 2024.
Bukan hanya harus menghadapi situasi politik yang pelik, Gibran juga mengaku berat meninggalkan jabatan Wali Kota Solo. Apalagi, sejumlah program pembangunan yang sudah dirintisnya masih membutuhkan perhatian dan penyelesaian.
“Saat itu, saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan, karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya,” katanya.
Ia menyebut masih ada berbagai pekerjaan rumah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat Solo. Karena itu, keputusan meninggalkan kursi wali kota bukan sesuatu yang bisa diambil tanpa pertimbangan.
“Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat,” imbuhnya.
Gibran juga mengungkapkan bahwa menjadi wakil presiden sebenarnya tidak pernah masuk dalam rencana politiknya. Bahkan, ia mengaku tidak pernah membayangkan bakal menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Kesempatan itu datang setelah Prabowo Subianto menemuinya pada September 2023 dan menawarkan posisi calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.
Gibran akhirnya menerima tawaran tersebut dengan pertimbangan bahwa anak muda juga harus berani mengambil risiko ketika mendapat kesempatan mengabdi lebih luas kepada negara.
“Namun, panggilan dan kepercayaan itu datang dengan niat baik, dan sebuah pesan besar, tentang keberlanjutan pembangunan bangsa, tentang pentingnya merangkul generasi muda, dan tentang menyatukan berbagai elemen demi masa depan bangsa,” tuturnya.
Ia menegaskan, keputusannya ketika itu dilandasi keinginan untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia. Gibran juga menilai keterlibatan generasi muda penting untuk membawa energi dan perspektif baru dalam pemerintahan.
Kini, perjalanan politik Gibran memasuki babak berbeda. Pada Kamis (12/11/2026), ia resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, lembaganya akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat tersebut sekaligus menentukan tahapan berikutnya.
Sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah menerima surat permintaan dari lembaga tersebut.
Pengakuan Gibran soal beratnya berseberangan dengan PDI-P pun menjadi bagian dari perjalanan politiknya, sejak meninggalkan kursi wali kota hingga akhirnya dipercaya mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. (*)
