BACAAJA, SEMARANG – Punya listrik yang stabil itu penting. Tapi Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengingatkan kalau urusan energi nggak bisa cuma berhenti di soal pasokan daya. Ada satu hal lain yang nggak kalah vital: keadilan sosial buat warga sekitar proyek energi.
Pesan itu ia sampaikan usai rapat kerja bareng Kementerian ESDM, PLN, dan stakeholder energi di Semarang, Jawa Tengah (24/9/2025). Dalam forum tersebut, muncul keluhan yang dibawa langsung oleh anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik, soal kondisi warga di sekitar PLTU Tanjung Jati B Jepara.
Warga, katanya, merasa proyek raksasa itu nggak selalu bawa manfaat. Malah, banyak yang harus menanggung efek samping: mulai dari jalan rusak karena aktivitas PLTU, sampai sawah petani jadi nggak produktif. “Ada ketidakadilan yang dialami masyarakat sekitar. Bayangkan ada petani yang kehilangan produktivitas lahannya gara-gara pembangunan PLTU,” jelas Sugeng.
Menurut politisi senior ini, PLTU atau proyek energi lain nggak bisa hanya dilihat dari kacamata angka produksi listrik. Perusahaan energi wajib jalan bareng prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG)—bukan cuma ngejar profit, tapi juga tanggung jawab sosial. “Triggered on effect ekonomi sering nggak langsung terasa. Kadang justru yang muncul malah masalah kayak infrastruktur rusak,” tegasnya.
Sugeng menekankan, fungsi pengawasan DPR ada di sini. Komisi XII bukan cuma ngecek apakah listrik nasional cukup, tapi juga memastikan kalau keberadaan pembangkit nggak bikin warga sekitar jadi korban pembangunan. “Inilah fungsi DPR, menjalankan fungsi pengawasan terhadap Kementerian ESDM dan PLN, agar pembangunan energi tetap adil buat semua,” ujarnya.
Bagi Sugeng, keseimbangan antara kepentingan nasional (kebutuhan energi yang aman dan stabil) dengan kepentingan lokal (hak masyarakat sekitar proyek) harus dijaga ketat. Pasalnya, kalau hal ini dibiarkan, ketidakadilan bisa makin melebar. “Persoalan jalan rusak atau dampak sosial ekonomi tidak boleh lagi terjadi di masa depan,” tambahnya.
Poin krusialnya: pembangunan energi harus ngasih manfaat langsung, bukan cuma buat negara, tapi juga buat masyarakat di lingkar terdekat. Dengan begitu, target besar kayak transisi energi atau pasokan listrik nasional bisa jalan tanpa ninggalin luka sosial di bawahnya.
Sugeng menutup pernyataannya dengan penegasan: Komisi XII bakal terus gaspol menjalankan fungsi pengawasan. Tanjung Jati B dan proyek energi lainnya harus jadi contoh kalau pembangunan listrik bisa hadir bareng rasa keadilan. “Komisi XII akan pastikan fungsi sosialnya tetap berjalan,” pungkasnya.(bae)
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pembangunan energi tak boleh mengorbankan rakyat sekitar proyek. Kasus PLTU Tanjung Jati B jadi sorotan karena memicu jalan rusak hingga sawah petani tak produktif. DPR siap awasi agar energi hadir bersama keadilan sosial.
