BACAAJA, BANYUMAS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyumas lagi-lagi bikin heboh. Bukan karena prestasi, tapi gara-gara menu nyeleneh yang disajikan buat anak-anak sekolah.
Publik ramai membicarakan soal menu kacang rebus dan buah busuk yang sempat beredar di media sosial. Banyak orang heran, kok bisa menu seperti itu lolos dalam program besar yang tujuannya bikin anak-anak sehat dan cerdas.
Merespons isu ini, Komisi IV DPRD Banyumas langsung gerak cepat. Mereka turun ke dapur MBG Gunung Lurah, Cilongok, untuk ngecek langsung kondisi lapangan.
“Dapur ini jauh dari standar. Lantai aja nggak pakai epoksi, ukuran ruangan juga nggak sesuai. Padahal tiap hari harus masak ribuan porsi,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Banyumas, Alfiatun Khasanah, Selasa (23/9/2025) malam.
Yang bikin tambah panas, ternyata ada menu pedas seperti telur balado buat anak TK dan PAUD. Netizen pun makin geleng-geleng.
“Masa anak kecil dikasih balado? Dan anehnya, ahli gizinya bisa meloloskan menu itu. Padahal dana Rp10 ribu per anak itu cukup banget kalau dikelola dengan baik, apalagi kalau manfaatin hasil tani lokal,” lanjut Alfiatun.
Isu kacang rebus makin jadi simbol kritik publik. Warganet sampai bertanya-tanya, ini program makan bergizi atau sekadar formalitas?
Padahal, sejak awal MBG didesain buat mencetak generasi emas, buka lapangan kerja, dan hidupin ekonomi desa. Sayangnya, realita di lapangan bikin banyak pihak kecewa.
“Programnya bagus, idenya dari Presiden ini layak diapresiasi. Tapi pelaksanaannya yang asal-asalan bikin rusak semua tujuan baiknya,” tegas Alfiatun.
Hasil sidak DPRD juga nemuin banyak kejanggalan. Mulai dari buah busuk, menu seadanya, sampai laporan warga yang katanya ditekan gara-gara protes.
Lebih parahnya lagi, saat Komisi IV sidak, ahli gizi yang harusnya tanggung jawab malah nggak nongol.
“Ini jelas ada masalah besar di dalamnya. Kalau nggak diperbaiki, dampaknya balik ke anak-anak,” kata Alfiatun.
Akhirnya, DPRD Banyumas memutuskan dapur MBG Gunung Lurah dihentikan sementara. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan sebelum bisa jalan lagi.
“Selama catatan kami belum diperbaiki, dapur ini nggak boleh beroperasi. Kita bicara soal masa depan anak-anak, bukan soal main-main,” tegasnya lagi.
Kasus kacang rebus ini jadi pelajaran penting soal pengawasan program pemerintah. DPRD berjanji bakal kawal sampai tuntas, biar program makan bergizi balik lagi ke jalur yang benar.
Sekarang publik masih nunggu, apakah perbaikan beneran terjadi atau cuma janji manis doang. Yang jelas, anak-anak Banyumas butuh makanan sehat, bukan sekadar kenyang. (*)
