BACAAJA, BANJARNEGARA – Hujan belum reda, angin makin kencang, dan tanah mulai bergerak. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akhirnya nggak mau ambil risiko. Melalui rapat koordinasi yang digelar Rabu (29/10/2025) malam di Peringgitan Rumah Dinas Bupati, status Siaga Darurat Bencana resmi ditetapkan.
Status ini berlaku panjang, lho — 215 hari ke depan, mulai 29 Oktober 2025 sampai 31 Mei 2026. Semua tertuang dalam SK Bupati Banjarnegara Nomor 300.2/871.
Langkah cepat ini diambil karena cuaca akhir-akhir ini udah makin nggak bisa ditebak. Hujan deras terus-menerus, disusul potensi longsor dan banjir di beberapa titik rawan.
Bupati Banjarnegara, dr Amalia Desiana, bilang keputusan ini diambil setelah banyak laporan masuk tentang kondisi lapangan yang makin rawan.
“Informasi dari BMKG menunjukkan curah hujan meningkat signifikan sejak Oktober. Ditambah hasil kajian BNPB soal patahan tanah aktif di wilayah Banjarnegara, kita harus siap,” ujarnya.
Beberapa wilayah bahkan udah menunjukkan tanda-tanda bahaya. Ada gerakan tanah di Desa Beji (Pandanarum), Karangnangka (Pagentan), Ratamba dan Penusupan (Pejawaran), hingga longsor di SMP Satap Tlagawera.
Belum cukup sampai situ, pondasi jembatan di Desa Karekan (Pagentan) juga dilaporkan rusak akibat tekanan air dan pergeseran tanah.
Melihat kondisi kayak gini, rapat koordinasi lintas OPD pun jadi hal wajib. Menurut Bupati, langkah bareng-bareng kayak gini penting supaya penanganan bencana nggak acak-acakan.
“Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi lintas instansi biar responnya cepat dan tepat,” tegasnya.
Selain koordinasi, Bupati juga langsung kasih instruksi ke BPBD Banjarnegara buat turun ke lapangan dan ngelakuin asesmen cepat di titik-titik rawan bencana.
“Asesmen penting biar kita punya data konkret: kondisi wilayahnya kayak apa, kebutuhan warga apa aja, dan tindakan apa yang harus segera dilakukan,” tambahnya.
Dari hasil asesmen nanti, bakal dirancang rencana aksi terpadu buat menghadapi potensi bencana di musim hujan panjang ini.
Bupati Amalia juga mendorong dibentuknya tim khusus atau grup kerja kebencanaan yang fokus bahas update situasi dan tindak lanjut lapangan setiap minggunya.
Nggak cuma pemerintah, masyarakat juga diminta ikut gerak. Menurut Bupati, sinergi antara pemerintah dan warga jadi kunci utama supaya Banjarnegara bisa lebih tangguh hadapi cuaca ekstrem.
“Masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah. Tapi tanpa keterlibatan warga, semua upaya ini nggak akan maksimal,” katanya.
Relawan, perangkat desa, hingga aparat kecamatan diminta tetap siaga 24 jam. Komunikasi dan laporan cepat harus terus dijaga supaya penanganan bencana bisa responsif.
Rakor malam itu juga jadi titik awal terbentuknya sistem tanggap darurat yang lebih rapi dan terintegrasi di Banjarnegara.
Pemerintah pengin semua sektor — mulai dari BPBD, Dinas PU, Dinkes, sampai PLN — punya alur kerja jelas dan saling terhubung.
Selain fokus pada penanganan bencana, Pemkab juga mulai nyusun langkah buat pemulihan pascabencana, supaya warga bisa segera bangkit kalau terjadi kerusakan.
Bupati berharap, status siaga darurat ini nggak cuma jadi alarm kewaspadaan, tapi juga ajang latihan kesiapan buat semua pihak.
“Lebih baik siaga duluan daripada panik belakangan,” ujarnya menutup rapat.
Sekarang, tinggal bagaimana kolaborasi antarinstansi dan partisipasi warga bisa jalan bareng. Karena kalau alam udah kasih tanda serius, yang bisa kita lakukan cuma satu: waspada dan siap bareng-bareng. (*)
