NARAKITA, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah, sebagai putusan yang menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ditemui di Gedung DPR RI Kompleks Senayan Jakarta, Selasa (15/7/2025), menjelaskan bahwa semua fraksi di DPR memiliki sikap sama Ketika dimintai tanggapannya soal Putusan MK 135/2024 tersebut. Mereka (semua fraksi) satu suara bahwa pemilu seharusnya dihelat lima tahun sekali bila mengacu pada konstitusi, terutama Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Potensi pelanggaran konstitusi, kata dia, tercermin dari tidak adanya garis lurus antara putusan dengan UUD 1945. “Jadi apa yang sudah dilakukan MK, menurut undang-undang, itu sudah menyalahi Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 22E ayat (1),” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut
Lebih lanjut, Puan mengaku jika saat ini DPR masih mengkaji putusan MK hasil dari uji materiil yang diajukan Yayasan Perludem tersebut. “Jaid nanti pada saatnya, kami semua partai politik, tentu saja sesuai dengan kewenangan kami, akan menyikapi hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui,Kamis (26/6/2025), MK mengucapkan hasil putusan permohonan uji materiil Undang-Undang dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan atas perkara ini sudah terjadi pada Desember 2024, namun baru MK baru menggea siding pengucapan pada Kamis, 26 Juni 2025.
Dalam putusan itu, MK memisahkan pemilu dalam dua tahapan. Yaitu pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah. Yang kemudian disederhanakan menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah.
Pemilu nasional mencakup pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD dan memilih pasangan presiden – wakil presiden. Sementara pemilu daerah atau pemilu lokal, adalah pemilu serentak guna memilih anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan memilih pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota.
Untuk pemilu nasional akan dilaksanakan secara serentak pada 2029. Sementara pemilu daerah, secara serentak baru akan dijalankan pada 2031, atau minimal-maksimal dua hingga dua tahun setengah dari pelaksanaan pemilu nasional.
Dalam putusannya, MK juga merekomendasikan ke Lembaga negara pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah untuk mengatur masa transisi atau peralihan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilukada serentak 27 November 2024.
Selain itu, MK juga meminta agar pemerintah dan DPR segera mengatur masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hasil pemilu 14 Februari 2024. Yang mana masa jabatan mereka jika dihitung lima tahunan, akan berakhir pada Agustus 2029. Sementara kepala/wakil kepala daerah hasil pemilukada 2024, masa jabatan berakhir pada Februari 2030.(*)
