NARAKITA.ID, JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, hasil evaluasi tersebut bisa berujung pada pembentukan panitia khusus (pansus) haji apabila diperlukan.
Langkah itu mencuat setelah adanya nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang memuat sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan haji tahun ini. Puan menyebut, meski beberapa poin yang disorot Arab Saudi sudah dibahas pemerintah, pelaksanaan ibadah haji masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki.
“Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang harus kita evaluasi,” kata Puan di kompleks parlemen, Selasa (14/6). Ia menambahkan, evaluasi ini akan dibahas dalam masa sidang IV yang baru saja dimulai.
Bahan Pertimbangan
Puan juga mengungkapkan bahwa tiga pimpinan DPR turut melaksanakan ibadah haji tahun ini, sehingga laporan dan masukan yang mereka bawa akan menjadi bahan pertimbangan penting. Jika diperlukan, kata dia, pembentukan pansus akan dilakukan sesuai mekanisme DPR.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, menjelaskan nota diplomatik dari Arab Saudi tersebut sebenarnya bersifat tertutup dan ditujukan hanya kepada Menteri Agama, Dirjen PHU, serta Direktur Timur Tengah Kemenlu.
Nota itu memuat lima catatan utama, termasuk soal perbedaan data jemaah, pergerakan dari Madinah ke Makkah, akomodasi di Makkah, dominasi jemaah lansia, dan penyembelihan dam.
Menurut Hilman, sebagian besar persoalan tersebut telah berhasil ditangani di lapangan, meski tetap menjadi bahan pembelajaran untuk pelaksanaan haji di masa mendatang. (*)
