PEMERINTAH dinilai lambat terhadap nasib 4.000 warga yang tinggal di Pulau Enggano, yang hidu tanpa kepastian, lantaran terisolasi dalam urun Waktu empat bulan terakhir.
Pulau Enggano adalah salah satu pulau terluar di Provinsi Bengkulu, yang terletak di lepas antai barat daya Sumatera di Samudera Hindia. Luas pulau ini tercatat sekitar 400,6 kilometer persegi. Di pulau ini, terdapat enam desa di bawah Kabupaten Bengkulu Utara. Yaitu Desa Banjarsari, Meok, Apoho, Malakoni, Kaana dan Kahyapu.
Pulau ini memang tidak memiliki kandungan minyak bumi dan gas, atau memiliki potensi tambang strategis baik emas atau nikel, sehingga tidak jadi alasan untuk diperebutkan wilayah administratifnya antar pemerintah daerah, seperti halnya empat pulau yang diperebutkan Aceh dan Sumatera Utara. Atau seperti 16 pulau yang saat ini diperebutkan Pemkab Trenggalek dengan Tulungagung. Enggano hanyalah sebuah pulau yang dikenal sebagai daerah hutan hujan tropis, terumbu karang, dan hutan bakau yang kaya akan keanekaragaman hayati.
Empat bulan terakhir, Pulau Enggano terisolir lantaran terputusnya jalur logistik utama akibat pendangkalan parah yang terjadi di sekitar perairan Pulau Baai. Pendangkalan yang membuat kapal perintis (satu-satunya jalur transportasi masyarakat), tidak bisa bersandar di Pelabuhan Pulau Baai. Ironisnya, pendangkalan ini terjadi sejak Januari 2025, dan kondisinya semakin parah pada Maret 2025 hingga Waktu artikel ini ditulis.
Kecaman terhadap pemerintah yang lambat dalam menangani persoalan ini muncul dari Anggota DPR RI, Erna Sari Dewi. “Pulau-pulau lain yang punya tambang atau sumber daya strategis selalu jadi prioritas. Bila Enggano memiliki potensi tambang strategis seperti emas atau nikel, perhatian negara kemungkinan akan jauh lebih cepat,” kata dia di kantornya, Selasa (24/6/2025).
“Kerugian warga ditaksir mencapai Rp2 miliar per bulan, tapi ini seakan tidak cukup menggugah perhatian pusat. Coba bandingkan dengan wilayah seperti Morowali, Halmahera, atau Tembagapura—satu hari saja pasokan terganggu, kementerian langsung bergerak,” ungkapnya.
Erna juga menekankan bahwa Pulau Enggano memiliki posisi strategis secara geopolitik. Terletak di perlintasan Samudra Hindia, pulau tersebut semestinya menjadi prioritas dalam konteks pertahanan dan kedaulatan negara.
“Negara tidak boleh hadir hanya ketika ada nilai komersial. Masyarakat Enggano adalah warga negara, bukan angka statistik. Mereka berhak atas pelayanan dasar yang adil dan merata,” tegas legislator dari Fraksi NasDem ini.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan infrastruktur, Erna mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan pengerukan darurat di Pelabuhan Pulau Baai. Ia juga meminta pengiriman kapal logistik pengganti serta koordinasi lintas kementerian agar krisis segera teratasi.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta agar pemerintah segera menangani persoalan yang mengganggu hajat hidup masyarakat di Pulau Enggano ditangani dengan cepat dan baik. Bukan soal besar kecilnya jumlah masyarakat yang tinggal di sana dan bukan pula ini hanya persoalan transportasi. Tapi soal kedaulatan bangsa dan negara. Jangankan hanya 4 ribu jiwa warga Negara Indonesia yang terbengkalai, satu saja warga negara yang hidup susah, negara harus hadir.
Terpisah, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengaku bahwa layanan transportasi laut dari dan menuju Pulau Enggano tetap berjalan meskipun sedang terjadi gangguan sedimentasi di wilayah Pelabuhan Pulau Baai.
“Pelayanan transportasi laut dari dan menuju Enggano tidak berhenti. Hanya saja pola pelayanannya dilakukan secara khusus melalui embarkasi dan debarkasi di luar kolam Pelabuhan menggunakan skema rede transport,” kata Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud.
Disisi lain, PT Pelindo (Persero) Regional 2, saat ini masih melakukan pengerukan alur pelayaran yang ditargetkan selesai akhir Juni 2025. Berdasarkan SK KSOP kelas III Pulau Baai, kedalaman pengerukan -4 meter LWS dengan total volume 99.000 meter kubik. Pekerjaan baru mencapai 95 persen. Jika sudah serratus persen, pengerkuan akan dilanjutkan ke kedalaman -6,5 meter LWS dengan volume 701.000 meter kubik.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sendiri mengaku dijanjikan adanya kapal khusus yang bisa digunakan untuk membawa enumpang dan hasil bumi dari Enggano ke Kota Bengkulu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Opsi lainnya, berdasarkan janji manis dari KKP, Pemerintah Pusat akan menghadirkan pesawat perintis guna memperkuat konektivitas keekonomian masyarakat Enggano.
Semoga janji ini segera terrealisasi, agar tidak ada lagi warga Negara Indonesia yang tinggal dan menetap di wilayah Indonesia, kelaparan akibat jalur logistiknya terisolir.(*)
