NARAKITA, MAKKAH – Tak mau kecolongan dan lengah sedikit pun, Kerajaan Arab Saudi kembali menunjukkan sikap tegasnya jelang puncak haji 2025. Demi memastikan ibadah suci berjalan tertib, aman, dan sesuai aturan, razia besar-besaran diluncurkan di seluruh akses masuk ke Makkah.
Direktur Keamanan Publik sekaligus Ketua Komite Keamanan Haji, Mohammed Al Bassami, mengungkapkan bahwa sedikitnya 205.000 jemaah tanpa visa haji resmi telah diusir dari Makkah. Mereka berasal dari berbagai negara dan mencoba memanfaatkan celah keamanan untuk menunaikan ibadah tanpa izin sah.
“Tak ada kompromi bagi pelanggar,” tegas Al Bassami dalam konferensi pers di Makkah. Menurutnya, total lebih dari 269.000 orang telah digagalkan upayanya memasuki Makkah tanpa visa haji.
Tak hanya jemaah ilegal, jaringan perusahaan bodong juga tak luput dari pengawasan. Sebanyak 415 penyelenggara haji palsu berhasil dibongkar, membuktikan keseriusan Saudi dalam memberantas praktik curang yang membahayakan keselamatan dan ketertiban.
Lebih lanjut, Al Bassami menyampaikan bahwa 1.239 orang ditangkap karena terlibat dalam pengangkutan jemaah ilegal, sementara 75.000 pelanggar peraturan haji dijatuhi sanksi administratif dan hukum.
Di lapangan, pihak keamanan mengandalkan teknologi mutakhir. Kecerdasan buatan (AI) turut dilibatkan dalam operasi pemantauan dan identifikasi pelanggar secara real time.
Upaya ini makin intensif ketika diketahui bahwa 110.000 kendaraan dilarang masuk ke Makkah karena kedapatan membawa jemaah tanpa izin resmi. Bahkan, lebih dari 5.000 kendaraan disita dalam proses ini.
Operasi pengamanan dilakukan secara menyeluruh, dengan mengaktifkan pos-pos pemeriksaan permanen di seluruh jalur masuk Makkah. Pihak keamanan menyasar segala bentuk pelanggaran, baik individu maupun kelompok terorganisir.
Saleh Al Murabba, Direktur Jenderal Paspor Saudi, menambahkan bahwa jumlah jemaah haji dari luar negeri tahun ini telah mencapai lebih dari 1,47 juta orang. Arus kedatangan besar ini menuntut pengawasan ekstra ketat agar pelaksanaan haji berjalan sesuai protokol.
Saudi juga memperluas cakupan program Makkah Route Initiative, yakni skema penyaringan jemaah dari negara asal, yang kini telah menjangkau 8 negara dengan 12 titik keberangkatan.
Dengan langkah ini, Arab Saudi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi syarat visa resmi yang bisa menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci.
Sikap keras ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi bentuk tanggung jawab negara tuan rumah untuk melindungi jutaan jemaah yang datang dengan tertib dan sah.
Saudi sebelumnya telah mengingatkan masyarakat dunia bahwa haji bukan kegiatan bebas, melainkan prosesi ibadah yang diatur ketat demi keselamatan dan kelancaran semua pihak.
Langkah represif ini pun mendapat dukungan dari berbagai otoritas agama dan keamanan internasional yang memandang pentingnya disiplin dalam pelaksanaan ibadah massal.
Dalam konteks ini, razia besar yang dilakukan tak hanya bersifat pencegahan, tapi juga bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun sistem haji yang transparan dan bebas dari penyalahgunaan.
Dengan waktu yang terus mendekati puncak Arafah, Saudi terus menegaskan: Tak ada ruang untuk manipulasi, tak ada celah untuk pelanggar. (*)
