BACAAJA, JAKARTA – Rencana penetapan wilayah pertambangan di Banten memantik kekhawatiran soal masa depan Badak Jawa. Kawasan yang masuk dalam keputusan Menteri ESDM itu disebut mencakup area konservasi satwa langka tersebut di Taman Nasional Ujung Kulon.
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta pemerintah tidak gegabah membuka peluang eksploitasi di kawasan yang punya nilai ekologis tinggi. Ia mendesak Menteri ESDM segera mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Menurut Syafruddin, pembangunan ekonomi jangan sampai membuat Indonesia kehilangan salah satu kekayaan alam paling berharga. Apalagi, Badak Jawa merupakan satwa yang sangat langka dan keberadaannya di alam liar hanya tersisa di kawasan Ujung Kulon.
Syafruddin Minta Keputusan Menteri ESDM Dicabut
Syafruddin menilai keputusan tersebut perlu dievaluasi secara serius. Ia mengingatkan, semangat menggenjot investasi pertambangan tidak boleh mengalahkan kewajiban negara menjaga habitat satwa yang terancam punah.
“Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” tegas Syafruddin di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Ia menekankan, Badak Jawa bukan satwa biasa. Populasinya sangat terbatas dan masuk kategori kritis terancam punah. Karena itu, gangguan terhadap habitat alaminya bisa memperbesar risiko bagi kelangsungan hidup spesies tersebut.
“Tambang itu masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat,” ujarnya.
Ekonomi Banten Bisa Tumbuh Tanpa Merusak Alam
Syafruddin berpandangan, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan seharusnya bisa berjalan beriringan. Pemerintah perlu mencari sumber investasi yang lebih berkelanjutan, bukan justru membuka ruang kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi.
Salah satu opsi yang ia dorong adalah memaksimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Kawasan seluas 1.500 hektare yang sudah beroperasi sejak 2015 itu dinilai punya peluang besar menjadi pusat ekonomi baru. Potensinya mencakup wisata pantai, investasi perhotelan, ekonomi kreatif, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Tanjung Lesung ini potensinya luar biasa. Ada kawasan pantai, peluang investasi pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Mengapa ini tidak dimaksimalkan? Kok malah mau merusak habitat Badak Jawa. Menteri ESDM harus berani mengarahkan investasi ke sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan,” katanya.
Infrastruktur dan Warga Lokal Perlu Dilibatkan
Tak hanya mendorong investasi, Syafruddin juga meminta pemerintah pusat dan daerah serius membenahi KEK Tanjung Lesung. Penguatan infrastruktur, kemudahan berusaha, serta keterlibatan masyarakat lokal dinilai penting agar pertumbuhan kawasan tersebut benar-benar memberi dampak bagi warga Banten.
Ia berharap pengembangan sektor pariwisata bisa membuka lebih banyak lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa harus mempertaruhkan kelestarian alam.
“Intinya sederhana, kita ingin ekonomi Banten maju, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat semakin sejahtera. Tetapi jangan sampai semua itu dibayar dengan hilangnya habitat Badak Jawa. Pembangunan harus punya batas, dan batas itu adalah keselamatan lingkungan serta kehidupan generasi mendatang,” pungkasnya. (*)

