Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: Aturan Hak Pensiun Presiden-Wakil Presiden Digugat ke MK, Singgung soal Pemberhentian
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
Hukum

Aturan Hak Pensiun Presiden-Wakil Presiden Digugat ke MK, Singgung soal Pemberhentian

R. Izra
Last updated: November 17, 2026 9:59 am
By R. Izra
3 Min Read
Share
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
SHARE

BACAAJA, JAKARTA – Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara hormat dan tidak hormat masuk dalam materi gugatan soal aturan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tiga orang menggugat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 karena dinilai belum mengatur secara jelas kondisi mantan kepala negara yang berhak atau tidak berhak menerima pensiun.

Dalam aturan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Namun, para pemohon menilai beleid itu belum memberikan batasan objektif mengenai pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi membuat penentuan hak pensiun bergantung pada keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat,” demikian bunyi berkas permohonan yang dikutip dari laman MK, Selasa (17/11/2026).

Para pemohon juga mendalilkan aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum. Menurut mereka, tidak adanya kriteria yang jelas justru membuka ruang subjektivitas politik dalam menentukan status pemberhentian mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Gugatan ini telah terdaftar di MK dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.

Minta MK Atur Kriteria Pensiun

Permohonan tersebut diajukan oleh tiga orang, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara Marcellinoananta Surya Timur dan Agripa Tri Fosa Sianipar.

Dalam petitumnya, mereka meminta MK mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 dengan menambahkan kriteria pemberhentian yang dianggap terhormat dan tidak dengan hormat.

Untuk pemberhentian dengan hormat, pemohon mengusulkan tiga kondisi, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan karena perampingan atau alasan nonpelanggaran lainnya.

Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan berlaku bagi Presiden atau Wakil Presiden yang dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.

Dengan gugatan ini, para pemohon berharap aturan mengenai hak pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden memiliki batasan yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum.

Namun, seluruh usulan tersebut masih berupa permohonan. MK belum memutus apakah gugatan itu akan dikabulkan atau ditolak. (*)

You Might Also Like

Jateng Ngebut Soal Integritas ASN

Lintasan Baru KEK Batang Bikin Pereli Ketagihan

Tujuh Pejabat Cilacap Dipanggil KPK, Kasus Eks Bupati Melebar

DPR Dukung Tambahan Tunjangan Guru Non-ASN, Dorong Pemerataan Revitalisasi Sekolah

Fakta Baru Kecelakaan Bus di Tol Krapyak: Pengemudi Sopir Cadangan, Korban Jadi 16 Orang

TAGGED:hak pensiunhak pensiun presiden-wakil presidenheadlineMKpemberhentian presiden-wakil presidenpresidenwakil presiden
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article Ilustrasi jenazah korban. Pesilat di Sukoharjo Meninggal setelah Latihan, Tubuhnya Lebam-lebam
Next Article Jateng Terancam Krisis Guru, Ribuan Pendidik Pensiun Tiap Tahun

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

Ilustrasi sidang paripurna DPR RI.

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU Perampasan Aset, Hanya Dihadiri 254 Anggota

PROTES HARGA PAKAN - Peternak Soloraya menggelar aksi demonstrasi di Gladak, Kota Solo, Rabu (18/11/2026), memprotes tingginya harga pakan ternak hingga membuat mereka di ambang kebangkrutan.

Peternak Hancurkan Kandang di Gladak, Protes Harga Pakan Jagung Tembus Rp8.000 per Kilogram

Ilustrasi terpidana berada di dalam sel penjara.

Napi Pembunuh Bidan asal Sleman Tewas dalam Penjara di Semarang

Pengamat politik sekaligus Dekan FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Teguh Yuwono, saat ditemui di gedung Dekanat FISIP Undip, Rabu (18/11/2026). (dul)

Ramai-ramai Dorong Kader Gerindra jadi Cawapres, Begini Kata Analis Politik Undip

Bisnis Jateng-Kaltim Tembus Rp10,5 Miliar! Domba Tegal Siap Merambah Samarinda

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

Keluarga korban penembakan didampingi kuasa hukumnya, Zainal Petir, memberi pernyataan usai mendengar sidang tuntutan terdakwa Robig Zaenudin di PN Semarang, Selasa (872025). (bae)
Hukum

Robig di Pusaran Narkoba, Petir: Kenapa Seolah Sejak Awal Dilindungi?

April 24, 2026
Info

Anak-anak Panti Diajak Percaya pada Mimpi

Mei 31, 2026
Tanda bintang menunjukkan lokasi pusat gempa Pacitan pagi ini. (BMKG)
Info

Breaking News! Pacitan Diguncang Gempa Pagi Ini, Getarannya Terasa Sampai Semarang

Januari 27, 2026
Ilustrasi OTT KPK.
Info

BREAKING NEWS: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Oktober 15, 2026

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: Aturan Hak Pensiun Presiden-Wakil Presiden Digugat ke MK, Singgung soal Pemberhentian
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?