BACAAJA, JAKARTA – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mengarah ke babak baru di parlemen. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI kini membuka peluang menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menguji persoalan tersebut melalui jalur konstitusional.
Langkah ini muncul setelah putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan ijazah Gibran memicu kembali perdebatan soal pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
PKB menilai persoalan tersebut tidak cukup disikapi sebagai polemik politik biasa. Ada persoalan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional yang perlu dijawab secara terang.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan, partainya masih mengkaji secara serius kemungkinan penggunaan HMP.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan saksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin, Selasa (10/11/2026).
Menurut Khozin, putusan MA dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan sejumlah pertanyaan konstitusional. Salah satunya berkaitan dengan ketentuan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945.
Dia mempertanyakan apakah persoalan ijazah Gibran bisa dikategorikan sebagai kondisi tidak pernah memenuhi persyaratan pencalonan atau justru tidak lagi memenuhi syarat ketika sudah menjabat.
“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi ‘tidak pernah memenuhi syarat pencalonan’ atau ‘tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat’ sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” kata Khozin.
Khozin menegaskan, persoalan tersebut harus menjadi bagian dari argumentasi DPR jika nantinya memutuskan menggunakan hak menyatakan pendapat.
Sebab, langkah parlemen itu tidak berhenti pada pernyataan politik. Apabila DPR mengajukan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, argumentasi yang dibangun akan diuji lebih lanjut oleh MK.
Dia menilai mekanisme tersebut bisa menjadi jalan untuk mengakhiri perdebatan yang selama ini terus bergulir.
“MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” ujarnya.
Gerindra Tak Menutup Pintu
Sikap PKB tersebut mendapat respons dari Partai Gerindra. Partai yang menaungi Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan terbuka terhadap berbagai aspirasi yang muncul di DPR, termasuk kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Juru Bicara Gerindra sekaligus anggota DPR RI Kamrussamad mengatakan, partainya menghormati setiap pandangan dari lintas fraksi selama tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, DPR memiliki sejumlah instrumen politik yang bisa digunakan untuk merespons persoalan tersebut. Selain HMP, ada pula hak angket maupun mekanisme lain yang dinilai relevan.
“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amendemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu,” kata Kamrussamad.
Meski begitu, Gerindra belum menentukan sikap final. Kamrussamad menyebut partainya masih akan melihat perkembangan pembahasan dalam rapat paripurna DPR.
Fraksi Gerindra juga berencana menggelar rapat internal untuk membicarakan perkembangan persoalan tersebut. Pembahasan itu termasuk mencermati putusan MA dan pertimbangan hukum MK.
Kamrussamad menegaskan, Gerindra ingin memastikan setiap langkah politik tetap berlandaskan aturan yang berlaku.
“Partai Gerindra adalah sebuah organisasi yang secara resmi berdiri di atas landasan konstitusi negara, maka sudah pasti kita akan berpihak pada kepentingan konstitusi, penegakan konstitusi, dan juga penegakan hukum,” tuturnya.
MA Kabulkan Gugatan Ijazah Gibran
Polemik ini kembali mencuat setelah MA mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Penggugat bernama Subhan sebelumnya mengonfirmasi kabar kemenangan tersebut kepada Kompas.com pada Jumat (30/10/2026). Dia juga mengirimkan bukti putusan kasasi MA dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Pembatalan judex facti berarti MA membatalkan putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya. Dalam perkara ini, putusan yang dimaksud berasal dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di sisi lain, dokumen pendidikan Gibran juga pernah menjadi objek gugatan di MK. Namun, gugatan mengenai persyaratan pendidikan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan terpenuhinya persyaratan calon presiden maupun wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.
Perbedaan putusan dan pertimbangan hukum dari kedua lembaga inilah yang kini menjadi salah satu bahan perdebatan di DPR. Wacana penggunaan HMP pun berpotensi menjadi langkah politik berikutnya untuk membawa persoalan ijazah Gibran ke jalur pengujian konstitusional. (*)
