BACAAJA, JAKARTA – Polemik soal ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali ramai. Kali ini, perhatian ikut tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai perlu mengambil sikap agar isu tersebut tidak terus melebar.
Pemerhati sosial dan politik Adian Radiatus melihat persoalan itu sudah keluar dari ranah pribadi Gibran. Statusnya sebagai Wakil Presiden membuat isu mengenai dokumen pendidikannya ikut bersinggungan dengan citra dan kredibilitas negara.
Adian pun mendorong Gibran tidak sekadar diam menghadapi polemik tersebut. Ia menyarankan adanya pembuktian dan langkah hukum untuk mengakhiri perdebatan yang belakangan makin panas.
“Minimal Wapres harus lakukan tindakan pembuktian dan menuntut secara hukum pembuat sayembara demi kehormatan negara,” kata Adian melalui akun X, dikutip Senin (24/8/2026).
Menurut Adian, pemerintah tidak seharusnya membiarkan isu tersebut berjalan tanpa ujung. Ia menilai Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih perlu memperhatikan persoalan yang kini menjadikan Gibran sebagai sasaran sorotan.
Adian berpandangan, polemik tersebut sudah bukan sekadar soal selembar ijazah. Ketika menyangkut seorang Wakil Presiden, menurut dia, persoalannya bisa ikut berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Sayembara ijazah SMA sudah bukan lagi ranah pribadi Wapres Gibran semata, tetapi kredibilitas negara,” ujarnya.
Polemik ini bermula dari sayembara yang digagas pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana. Sayembara tersebut ditujukan untuk pembuktian ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.
Belakangan, nilai hadiah dalam sayembara tersebut disebut terus meningkat. Denny mengungkapkan total hadiah yang terkumpul kini sudah mendekati Rp3,5 miliar.
“Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA/sederajat Mas Gibran sudah mendekati Rp3,5 miliar,” kata Denny melalui akun Facebook pribadinya.
Angka tersebut kemudian ikut membuat isu semakin mencuri perhatian. Perdebatan yang awalnya berkutat pada dokumen pendidikan kini melebar ke ranah politik dan hukum.
Adian menilai kondisi seperti itu perlu segera mendapatkan jalan keluar. Menurutnya, pembuktian secara terbuka dan proses hukum bisa menjadi cara untuk menguji berbagai klaim yang beredar di tengah masyarakat.
Ia juga mengaitkan persoalan ini dengan polemik ijazah yang sebelumnya pernah menerpa Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Adian, isu yang dibiarkan tanpa kejelasan berpotensi menimbulkan dampak lebih panjang.
Meski begitu, berbagai klaim terkait ijazah Gibran tetap perlu dibuktikan melalui data dan prosedur hukum yang sah. Pernyataan Adian merupakan pandangannya dalam merespons polemik yang sedang berkembang.
Di tengah situasi tersebut, publik kini menanti langkah Gibran maupun pemerintah. Terlebih, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden membuat setiap isu yang menyangkut dirinya otomatis mendapat sorotan lebih luas.
Sementara itu, sayembara yang digagas Denny masih terus menjadi perbincangan. Dengan nilai hadiah yang disebut mendekati Rp3,5 miliar, polemik ijazah Gibran tampaknya belum akan cepat menghilang dari ruang publik. (*)
