BACAAJA, JAKARTA – Di tengah sorotan publik dan tekanan anggaran, pemerintah tetap tancap gas menjalankan program makan bergizi gratis. Prabowo Subianto menegaskan program ini bukan sekadar janji manis, tapi langkah nyata buat masa depan generasi muda. Fokusnya jelas, memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan kuat.
Dalam berbagai diskusi, Prabowo bilang dirinya bakal terus mempertahankan program ini meski banyak tantangan menghadang. “Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ucapnya tegas. Pernyataan itu jadi sinyal kalau urusan perut rakyat tetap jadi prioritas utama.
Program ini lahir bukan dari teori semata, tapi dari pengalaman langsung di lapangan. Prabowo mengaku sering melihat kondisi anak-anak stunting saat turun ke desa. Pemandangan itu yang akhirnya bikin program ini digas tanpa ragu.
Ia bahkan menggambarkan langsung kondisi yang bikin hatinya tergerak. Anak usia belasan tahun tapi tubuhnya masih seperti balita jadi realita yang tak bisa diabaikan. Dari situ, keyakinannya makin kuat bahwa kebijakan ini memang dibutuhkan.
Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga diproyeksikan jadi penggerak ekonomi. Ribuan dapur bakal dibangun di berbagai daerah untuk menopang distribusi makanan. Setiap dapur bakal menyerap puluhan tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Jika dihitung, efeknya bisa tembus jutaan lapangan pekerjaan baru. Belum lagi rantai pasok bahan makanan yang melibatkan petani dan pelaku usaha kecil. Dampaknya bukan cuma ke perut kenyang, tapi juga dompet masyarakat.
Meski begitu, pemerintah juga mengakui masih ada kekurangan di lapangan. Beberapa dapur bahkan sudah ditutup karena tidak memenuhi standar. Langkah ini disebut sebagai bagian dari evaluasi biar program tetap on track.
Soal anggaran, pemerintah menegaskan tidak akan nambah utang baru. Pendanaan difokuskan dari efisiensi dan menutup celah kebocoran anggaran. Prinsipnya sederhana, uang ada, tinggal diatur lebih rapi.
Di balik semua ini, ada misi besar yang ingin dicapai. Program ini dianggap sebagai cara mengembalikan hak rakyat yang selama ini belum sepenuhnya merasakan hasil pembangunan. Bukan sekadar bagi makanan, tapi juga soal keadilan sosial yang lebih nyata. (*)
