TAJUK RENCANA
Rencana mengembalikan pola sekolah enam hari di Jawa Tengah memantik diskusi hangat, bukan hanya di ruang-ruang guru dan kantor dinas pendidikan, tetapi juga di ruang keluarga, grup WhatsApp orang tua murid, hingga forum-forum akademik.
KEBIJAKAN ini sebenarnya bukan hal baru. Indonesia pernah menjalani sistem tersebut selama bertahun-tahun, tetapi konteks sosial hari ini jelas berbeda. Struktur ekonomi berubah, beban akademik makin kompleks, kebutuhan anak juga makin beragam.
Karena itu, ketika wacana “kembali ke enam hari” dimunculkan, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar soal jadwal belajar, tetapi soal arah pendidikan itu sendiri: apakah kita sedang memperbaiki kualitas, atau justru memutar arah tanpa evaluasi menyeluruh?
Untuk membaca isu ini secara utuh, penting memeriksa dua sisi secara proporsional. Mengapa sebagian pihak mendukung, dan apa alasan mereka yang menolak.
Pihak yang mendukung sistem enam hari biasanya berangkat dari tiga alasan utama. Efektivitas pembelajaran, keseimbangan aktivitas sekolah, dan situasi sosial-keagamaan di berbagai daerah.
Terkait efektivitas pembelajaran, dalam praktik lima hari banyak sekolah menjejalkan mata pelajaran menjadi lebih padat agar semua kurikulum selesai dalam waktu yang lebih pendek. Hasilnya, siswa sering menghadapi hari-hari yang penuh, masuk pagi, pulang sore, dan mengulang pola itu selama lima hari berturut-turut. Bagi sebagian siswa, jadwal padat seperti ini menimbulkan kelelahan akut dan mengurangi fokus belajar.
Dengan enam hari sekolah, para pendukung berpendapat bahwa jadwal belajar bisa dibuat lebih “bernapas”. Pelajaran dapat didistribusikan lebih merata, dan sekolah bisa menghindari jam pulang yang terlalu sore. Siswa tidak harus menanggung beban akademik terlalu berat setiap harinya.
Kedua, ruang bagi pembinaan karakter dan kegiatan non-akademik. Banyak sekolah mengeluhkan bahwa dalam pola lima hari, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, pembiasaan agama, atau pelatihan kejuruan di SMK sering terdesak oleh padatnya agenda.
Dengan enam hari, sekolah merasa memiliki ruang tambahan, meskipun hanya separuh hari untuk membangun kegiatan yang lebih humanis dan relevan. Misalnya, kegiatan keagamaan di daerah yang kultur religiusnya kuat dapat dilakukan dengan lebih tenang.
Atau sekolah vokasi dapat menggunakan hari keenam untuk praktik lapangan tanpa mencampur adukkannya dengan pelajaran akademik.
Alasan ketiga, kesiapan sekolah yang berbeda-beda. Tidak semua sekolah punya sumber daya yang sama. Sekolah besar di kota mungkin mampu mendesain lima hari belajar berkualitas. Namun, sekolah di daerah pedesaan atau wilayah dengan keterbatasan fasilitas terkadang memerlukan jam tatap muka lebih konsisten agar capaian kurikulum terpenuhi. Pendukung kebijakan ini menilai bahwa pola enam hari memberi fleksibilitas bagi sekolah-sekolah tersebut untuk mengejar ketertinggalan.
Alasan Penolakan
Di sisi lain, penolakan terhadap sistem enam hari tidak kalah kuat. Tiga alasan paling sering muncul adalah kelelahan siswa, ketidaksesuaian dengan ritme kehidupan keluarga modern, serta keraguan bahwa perubahan ini benar-benar menyentuh kualitas pembelajaran.
Alasan kelelahan siswa erat kaitannya dengan kesehatan fisik dan mental siswa. Generasi hari ini menghadapi dinamika belajar yang jauh lebih kompleks, tugas digital, pembelajaran berbasis proyek, kebutuhan pengembangan diri, hingga ekspektasi akademik yang terus naik.
Menambah hari sekolah dianggap tidak otomatis memperbaiki kualitas. Justru bagi sebagian orang tua dan ahli psikologi pendidikan, enam hari sekolah bisa memperpanjang tekanan, mempersempit waktu istirahat, dan membuat anak kehilangan ruang bermain yang merupakan bagian penting dari tumbuh kembang.
Tidak sedikit siswa yang sudah merasa kewalahan dalam sistem lima hari. Menjadikan Sabtu sebagai hari sekolah kembali dianggap berpotensi memperburuk kondisi tersebut.
Kedua, implikasi terhadap keluarga dan tenaga pendidikan. Banyak keluarga di perkotaan maupun semi-perkotaan menggantungkan hari Sabtu sebagai waktu berkumpul, menyelesaikan pekerjaan domestik, atau menjalankan kegiatan sosial.
Kebijakan enam hari dapat mengganggu ritme yang sudah terbentuk ini. Di sisi lain, guru, apalagi yang mengajar di sekolah jauh dari rumah juga berpotensi kehilangan waktu pemulihan dan persiapan materi yang selama ini dilakukan di akhir pekan. Jika kesehatan mental guru terganggu, kualitas mengajar pun bisa ikut turun.
Ketiga, kualitas tidak selalu bergantung pada jumlah hari. Penentang kebijakan ini mengingatkan bahwa perhatian seharusnya bukan pada berapa hari sekolah berlangsung, tetapi bagaimana sekolah berlangsung.
Banyak negara dengan prestasi pendidikan tinggi justru mengurangi hari belajar dan memperkuat desain pembelajaran, bukan menambah jam tatap muka. Kritik yang muncul adalah: apakah menambah hari sekolah hanya menjadi cara instan untuk menutupi kurangnya efektivitas sistem?
Jika akar masalahnya adalah metode mengajar yang tidak adaptif, fasilitas yang timpang, atau kurikulum yang membebani, maka mengubah hari belajar tidak menyentuh esensi persoalan.
Perlukah Memilih?
Salah satu kesalahan dalam melihat isu ini adalah menganggap bahwa pendidikan hanya punya dua pilihan kaku. Lima atau enam hari. Padahal, yang dibutuhkan justru fleksibilitas berbasis konteks lokal, kesiapan sekolah, dan kebutuhan peserta didik.
Jawa Tengah adalah provinsi besar dengan keragaman geografis, ekonomi, dan budaya. Yang efektif di daerah perkotaan bisa jadi tidak cocok di pegunungan atau daerah pesisir, dan sebaliknya.
Karena itu, pendekatan yang lebih moderat dapat berupa memberikan ruang bagi sekolah untuk memilih sistem yang paling sesuai, melakukan evaluasi berbasis data pada setiap opsi, memberi pedoman namun tidak memaksakan seragam, dan menilai dampaknya tidak hanya dari capaian akademik, tetapi juga dari kondisi fisik, mental, dan sosial siswa.
Selain itu, keputusan ideal seharusnya melibatkan konsultasi luas dengan guru, psikolog pendidikan, orang tua, dan siswa sendiri. Mereka adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya.
Persoalan lima atau enam hari sekolah sejatinya bukan persoalan pendidikan saat ini. Yang lebih strategis adalah memastikan pembelajaran relevan, ramah anak, berkualitas, dan mampu menyiapkan generasi masa depan.
Sistem enam hari bisa menjadi solusi di beberapa tempat, tetapi bukan solusi bagi semua sekolah. Begitu pula sistem lima hari tidak selalu ideal. Karena itu, keputusan apa pun yang diambil pemerintah Jawa Tengah perlu disertai evaluasi mendalam dan penerapan yang adaptif, bukan seragam.
Pendidikan yang baik bukan soal berapa lama anak duduk di kelas, tetapi bagaimana waktu itu digunakan untuk menumbuhkan potensi mereka. Pada akhirnya, apa pun sistem yang diterapkan, harapan utama masyarakat tetap sama: sekolah yang benar-benar membuat anak belajar, berkembang, dan bahagia. (*)
