BACAAJA, GORONTALO – Nama anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, lagi-lagi bikin heboh jagat maya. Bukan karena prestasi, tapi karena video dirinya yang blak-blakan mengaku ingin merampok uang negara tersebar luas di media sosial.
Kalimat kontroversial itu langsung bikin publik naik darah. Tak butuh waktu lama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun tangan. Mereka tengah menyoroti laporan harta kekayaan Wahyudin yang ternyata malah minus.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya bakal mengecek detail Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wahyudin. “Kami akan pastikan data yang disampaikan sesuai kondisi sebenarnya. Laporan bukan sekadar formalitas, tapi harus jujur,” kata Budi, Senin (22/9/2025).
Harta Minus, Bikin Geleng-Geleng
Berdasarkan laporan yang masuk ke KPK, total kekayaan Wahyudin hanya Rp198 juta. Itu terdiri dari rumah warisan di Boalemo seharga Rp180 juta, plus tabungan Rp18 juta. Aset lain? Nihil.
Namun yang bikin janggal, Wahyudin juga mencatat punya utang Rp200 juta. Artinya, kekayaan bersihnya justru minus Rp2 juta. Laporan tersebut disampaikan Maret 2025 untuk periode 31 Desember 2024.
“Seharusnya pejabat publik bisa jadi teladan, bukan justru bikin pertanyaan besar,” tambah Budi.
Fakta Lain: Video Disebar Selingkuhan
Drama belum selesai. Terkuak fakta kalau video Wahyudin yang ngomong mau rampok uang negara ternyata disebarkan oleh wanita yang disebut-sebut sebagai selingkuhannya.
Menurut Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo, sang wanita kesal lantaran janji dinikahi tak pernah ditepati. Dari situ, rekaman obrolan itu bocor ke publik hingga jadi viral.
“Kami sudah memanggil Wahyudin untuk klarifikasi. Dia mengaku tak tahu sedang direkam. Bahkan wanita itu juga akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” jelas Ketua BK DPRD Gorontalo, Fikram Salilama.
Sanksi Tegas dari Partai
Buntut kasus ini, PDIP langsung ambil langkah cepat. DPP PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu dari statusnya sebagai kader sekaligus anggota dewan.
Sekretaris DPD PDIP Gorontalo, La Ode Haimudin, menegaskan keputusan itu jadi peringatan keras bagi seluruh kader. “Partai tidak akan toleransi terhadap tindakan yang mencoreng nama baik dan merugikan rakyat,” tegasnya.
Pemecatan ini sekaligus jadi pesan bahwa setiap kader wajib menjaga integritas, apalagi ketika kepercayaan masyarakat terhadap partai dipertaruhkan.
Gelombang Kritik Publik
Tak heran, publik makin geram melihat tingkah laku Wakil Rakyat yang harusnya jadi panutan, tapi justru menimbulkan kontroversi. Dari soal ucapan “merampok” hingga harta minus yang bikin publik makin tak percaya.
Kini, mata masyarakat tertuju pada KPK. Apakah temuan minus tersebut akan berlanjut ke penyelidikan lebih dalam atau berhenti sebatas klarifikasi. Yang jelas, kasus ini sudah jadi perbincangan hangat di mana-mana. (*)
