NARAKITA, SEMARANG – Sebanyak 72.460 siswa miskin di Jawa Tengah bisa sekolah gratis karena terserap di SMA/SMK negeri secara reguler dan sekolah swasta yang masuk dalam kemitraan pemerintah provinsi.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat 77 ribu siswa yang berasal dari keluarga tak mampu di Jateng.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 ribu siswa miskin berhasil diterima di SMA/SMK negeri melalui SPMB reguler tahun 2025.
Kemudian, ada 2.460 siswa miskin yang diterima di SMA/SMK swasta yang ditunjuk Pemprov Jateng menjadi sekolah kemitraaan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintan provinsi efektif menekan angka putus sekolah, terutama bagi siswa miskin.
“Pemprov Jateng lakukan intervensi pada siswa yang berada di wilayah miskin ekstrem,” kata Luthfi, Jumat (11/7/2025).
Luthfi sejak awal menargetkan sekolah gratis harus dijangkau siswa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem (P1), sangat miskin (P2), dan miskin (P3) sesuai data DTKS.
Namun, kata dia, upaya itu tak mudah lantaran ada sebagian daerah yang memiliki kultur budaya kerja setelah lulus SMP.
Maka Pemprov Jateng terus memberikan edukasi bahwa pendidikan dasar hingga jenjang SMA/SMK harus ditempuh. Terlebih ada program sekolah gratis.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Sadimin mengatakan, 2.460 siswa yang terdaftar di SMA/SMK kemitraan ini masih lebih sedikit dari kuota yang disediakan sebanyak 5.004 kursi.
Kata dia, bukan berarti calon siswa tak tertarik, tetapi ada kendala setelah diteliti di lapangan. Di antaranya adalah jarak sekolah dengan rumah calon siswa yang cukup jauh, sehingga secara hitung-hitungan biaya transportasi jadi lebih mahal.
“Biasanya siswa miskin ini berasal dari wilayah yang cukup jauh (dari sekolah). Maka karak tempuh jadi pertimbangan. Mereka akhirnya tetap bersekolah di swasta regular,” kata Sadimin. (bae)
