BACAAJA, JAKARTA – Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi nggak cuma sibuk di meja penyidikan. Lembaga antirasuah ini juga mengklaim ikut menyelamatkan keuangan daerah dalam jumlah yang nggak main-main, totalnya tembus Rp 45,57 triliun.
Angka jumbo itu berasal dari berbagai sektor. Mulai dari penertiban aset milik daerah, pembenahan tata kelola, sampai penagihan pajak yang selama ini mandek. Semua dilakukan lewat pendampingan langsung ke pemerintah daerah.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut peran tersebut dijalankan melalui kedeputian koordinasi dan supervisi. Fokusnya bukan cuma penindakan, tapi juga mencegah kebocoran uang negara sejak awal.
“KPK berkontribusi terhadap upaya penyelamatan keuangan daerah yang mencapai Rp 45,6 triliun dari aset, pajak, serta tata kelola yang lebih bersih,” kata Johanis dalam konferensi pers kinerja akhir tahun 2025, Rabu (31/12).
Berdasarkan rilis resmi akhir tahun, kontribusi terbesar datang dari sertifikasi barang milik daerah yang nilainya mencapai Rp 32,33 triliun. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aset daerah punya status hukum yang jelas dan nggak mudah disalahgunakan.
Selain itu, KPK juga ikut menyelesaikan sengketa aset tanah dan bangunan senilai Rp 2,54 triliun, serta sengketa kendaraan dinas yang nilainya mencapai Rp 106,48 miliar. Penertiban prasarana, sarana, dan utilitas turut menyumbang penyelamatan hingga Rp 7,2 triliun.
Dari sektor pajak, KPK mencatat penagihan tunggakan berhasil mengamankan Rp 368,31 miliar ke kas daerah. Angka ini datang dari pajak-pajak yang sebelumnya belum tertagih secara optimal.
Johanis mencontohkan, salah satu upaya konkret KPK terlihat dalam pengawalan pembangunan RSUD Kolaka Timur. Proyek tersebut sempat tersendat karena kasus dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 126 miliar.
Lewat pendampingan intensif, KPK turun langsung memastikan proyek kembali berjalan sesuai rencana. Tujuannya sederhana, agar layanan kesehatan untuk masyarakat tetap bisa dinikmati tanpa tersandera masalah hukum.
“Melalui korsup, KPK mengawal langsung dari dekat dan sekarang progresnya kembali ke jalur, supaya masyarakat tetap dapat layanan kesehatan yang layak,” ujar Johanis. (*)
