BACA AJA.co – Ribut soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati memang jadi pemicu demo besar-besaran. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, alasan warga dan DPRD dorong pemakzulan Bupati Sudewo ternyata nggak melulu soal pajak.
Isu PBB-P2 hanya jadi “puncak gunung es” dari sederet masalah yang bikin publik gerah. Banyak warga menilai gaya komunikasi politik Bupati Sudewo kurang smooth, cenderung kaku, bahkan terkesan defensif. Saat ribuan orang protes di jalan, respons yang muncul dari pemkab dinilai nggak nyambung dengan keresahan nyata masyarakat. Alih-alih adem, gaya jawabannya justru bikin api makin membesar.
Selain itu, ada sederet problem lain yang belakangan disorot:
- Kebijakan tak transparan – Keputusan naikkan PBB dinilai tanpa simulasi terbuka. Rakyat merasa “dijebak” tagihan, tanpa diberi ruang dialog sejak awal.
- Pelayanan publik yang lemah – Isu lambannya birokrasi, pelayanan kesehatan hingga perizinan juga jadi keluhan.
- Kurang hadir di tengah rakyat – Bupati Sudewo disebut jarang turun langsung mendengar aspirasi. Belakangan bahkan lebih sering absen di kantor, bikin pekerjaan kantor ditangani Wakil Bupati Risma Chandra.
- Komunikasi yang buruk – Alih-alih menenangkan, gaya jawabannya sering dianggap menyalahkan atau menghindar. Netizen pun menjulukinya “Bupati yang ngegas dulu, klarifikasi belakangan.”
Kombinasi persoalan itu bikin DPRD kian berani ngebut dengan Pansus Hak Angket. Publik pun mulai lantang: bukan cuma soal PBB, tapi juga soal kepemimpinan.
Sementara itu, Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra kini justru sering tampil di depan publik. Dari nerima tamu dinas sampai jadi juru bicara informal, Risma dianggap lebih komunikatif. Kondisi ini bikin wacana pemakzulan makin “laku”, karena warga sudah dapat perbandingan gaya kepemimpinan langsung.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Mendagri Tito Karnavian sudah kasih sinyal hati-hati. Tito bahkan bilang: “Saya tahu dari media, lalu saya perintahkan untuk mengecek dasarnya apa. Saya akan cek.” Artinya, pusat pun pasang radar atas drama politik Pati ini.
Analisa sederhananya, tuntutan pemakzulan Sudewo bukan sekadar reaktif soal pajak. Tapi sudah jadi akumulasi ketidakpuasan warga atas pola kepemimpinan yang dianggap minim empati, komunikasi politik yang gagal, dan jarak yang makin lebar antara rakyat dengan pemimpinnya.
Publik Pati kini menanti: apakah Pansus Hak Angket cuma jadi “panggung DPRD” atau benar-benar membuka jalan menuju pemakzulan? Yang jelas, gelombang suara “Bupati mundur” sudah nggak bisa dipandang remeh.(*)
Timeline Drama PBB Pati Jalan Lengserkan Bupati
- 1 Agustus 2025 – Benih protes muncul. Warga mulai aksi di sekitar Kantor Bupati Pati menolak rencana kenaikan PBB-P2 hingga ratusan persen.
- 8 Agustus 2025 – Bupati Sudewo membatalkan kenaikan PBB-P2. Tarif dikembalikan ke skema 2024 demi kondusivitas dan mengakomodasi aspirasi warga.
- 13 Agustus 2025 – Demo akbar tetap pecah di Alun-Alun Pati; tuntutan melebar jadi desakan Sudewo mundur. Di hari yang sama, DPRD menyetujui Hak Angket dan membentuk Pansus
- 15 Agustus 2025 – Sudewo tidak hadir pada rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan; Wabup Risma Ardhi Chandra mewakili dan mulai sering tampil di depan publik.
- 16 Agustus 2025– Ketua Pansus menyebut telah mengidentifikasi 12 isu yang bakal dibedah dalam proses angket pemakzulan Bupati Sudewo.(*)
