BACAAJA, JAKARTA – Kasus seorang guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, lagi jadi sorotan. MHH, inisial guru tersebut, resmi ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Masalahnya: ia menerima dua gaji dari sumber anggaran negara sekaligus.
Ceritanya, sejak 2019 MHH diketahui merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Brabe, Kecamatan Maron, dengan honor Rp 2.239.000 per bulan. Di saat yang sama, ia juga masih berstatus sebagai GTT.
Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo, Taufik Eka Purwanto, praktik rangkap jabatan ini berlangsung pada periode 2019–2022 dan kembali terjadi pada 2025. Dari hasil audit Tim Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tindakan tersebut disebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 118.860.321.
Bacaaja: Eks-Pangdam Diponegoro Letjen Widi Tersangka Korupsi BUMD Cilacap? Ada Salinan Surat Berkop Kejagung
Bacaaja: Pendidikan Kalah Sama Makan Siang? Guru Honorer Curhat Sulitnya jadi PPPK saat SPPG Diprioritaskan
Dalam kontrak tenaga pendamping desa, memang ada klausul yang melarang PLD merangkap jabatan lain yang gajinya bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes. Kontrak GTT juga mengatur larangan serupa. Artinya, secara aturan administratif, MHH dianggap melanggar.
Atas dasar itu, MHH dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini, ia ditahan di Rutan Kelas IIB Kraksaan selama 20 hari untuk proses penyidikan.
Pidana atau cukup sanksi administrasi?
Namun, tidak semua pihak sepakat kasus ini langsung dikategorikan sebagai korupsi.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, menilai persoalan ini lebih tepat dilihat sebagai pelanggaran administratif, bukan pidana.
Menurutnya, dalam hukum pidana, suatu perbuatan bisa disebut korupsi jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, menimbulkan kerugian negara, dan dilakukan dengan sengaja (mens rea). Sementara dalam kasus ini, MHH dinilai bukan menerima uang “tanpa hak”, melainkan tetap menjalankan pekerjaan yang memang ada kontraknya.
“Lebih bersifat kesalahan administratif ketimbang tindakan pidana,” ujarnya.
Fickar menjelaskan, jika yang terjadi adalah pelanggaran aturan rangkap jabatan tanpa niat jahat, maka sanksinya seharusnya administratif: bisa berupa pencabutan status GTT, pemutusan hubungan kerja, atau kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran.
Ia juga menyoroti status MHH sebagai guru tidak tetap, yang tentu berbeda secara hukum dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat BUMN. Konsekuensi hukumnya pun, menurut dia, seharusnya tidak disamakan.
Dalam praktik hukum, pengembalian kerugian negara memang tidak otomatis menghapus unsur pidana. Tapi, kalau sejak awal unsur pidananya tidak terpenuhi, maka pendekatan administratif lebih masuk akal.
Di titik ini, perdebatan muncul: apakah rangkap jabatan otomatis berarti korupsi? Atau justru ini murni pelanggaran aturan kepegawaian yang “naik kelas” jadi perkara pidana?
Fickar menilai, menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus seperti ini bisa jadi berlebihan. Apalagi, peran guru sebagai pendidik juga perlu dilihat dalam konteks keadilan sosial.
“Jika sanksi melebihi sanksi administratif menjadi sangat tidak adil,” tegasnya.
Batas tipis antara administrasi dan korupsi
Kasus ini akhirnya membuka diskusi lebih luas soal batas tipis antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi. Di satu sisi, aturan rangkap jabatan jelas dilanggar. Di sisi lain, apakah semua pelanggaran kontrak otomatis layak dibawa ke ranah pidana?
Yang pasti, proses hukum masih berjalan. Namun perdebatan soal proporsionalitas hukuman sudah lebih dulu ramai.
Dan publik kini menunggu: apakah ini benar soal korupsi, atau justru contoh lain ketika kesalahan administratif berujung jeruji? (*)
