BACAAJA, SEMARANG – Peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai. Praktik tersebut juga mengancam keberlanjutan program perlindungan sosial bagi pekerja rentan yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, DBHCHT menjadi salah satu sumber pembiayaan program jaminan sosial dan peningkatan keterampilan masyarakat.
Di Kota Semarang, dana tersebut antara lain digunakan untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan bagi sedikitnya 9.000 pekerja rentan.
Bacaaja: Bea Cukai Semarang Musnahkan 6 Juta Rokok Ilegal dan Minuman Beralkohol
Bacaaja: Bea Cukai Jateng-DIY Musnahin Barang Ilegal Senilai Rp76 Miliar, Ini Rinciannya
Pemerintah Kota Semarang juga memanfaatkan dana tersebut untuk menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi keluarga buruh rokok.
Karena itu, Agustina menilai pemberantasan rokok ilegal turut menentukan keberlanjutan manfaat program tersebut.
“Artinya setiap batang rokok ilegal yang berhasil kita cegah peredarannya turut menyelamatkan jaminan perlindungan bagi para pekerja informal dan membuka akses peningkatan keahlian bagi warga dan keluarga para buruh rokok,” kata politikus PDIP itu seusai pemusnahan rokok ilegal di halaman Balai Kota, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, rokok ilegal yang dijual lebih murah karena tidak membayar cukai juga merusak persaingan usaha.
Kondisi tersebut membuat pengusaha rokok legal kesulitan bersaing dengan produk yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai.
“Ketika rokok tanpa pita atau berpita cukai palsu beredar bebas dengan harga murah, pasar menjadi rusak dan pendapatan pelaku usaha legal menjadi tergerus. Penindakan hari ini adalah bukti kehadiran negara untuk memastikan pengusaha yang patuh hukum tetap terlindungi,” ujarnya.
Agustina juga menyoroti posisi Semarang sebagai jalur perlintasan distribusi barang antardaerah. Menurutnya, rokok ilegal yang diproduksi di luar daerah kerap memanfaatkan jalur distribusi di Semarang sebelum dikirim ke wilayah lain, termasuk Jawa Barat.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya menyasar tempat produksi dan penjualan. Pemerintah daerah bersama Bea Cukai juga perlu mengawasi jalur pengangkutan dan distribusi barang ilegal.
“Kalau mereka tidak bayar cukai, berarti DBHCHT di Kota Semarang ini akan turun. Padahal DBHCHT sangat bermanfaat, terutama untuk memberikan jaring pengaman sosial kepada pekerja rentan yang tidak memiliki tuan,” jelasnya. (bae)

