BACAAJA, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp61,10 triliun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2027. Meski angkanya naik dibanding pagu indikatif sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menilai dana tersebut belum cukup untuk menggeber seluruh program prioritas pendidikan.
Kenaikannya mencapai Rp2,86 triliun dari pagu indikatif yang sebelumnya berada di angka Rp58,24 triliun. Namun, tambahan itu masih jauh dari kebutuhan yang diajukan Kemendikdasmen untuk menjalankan berbagai agenda pendidikan nasional.
Abdul Mu’ti menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Ia mengatakan seluruh pagu Kemendikdasmen pada 2027 masuk dalam anggaran fungsi pendidikan.
Rp55,5 Triliun untuk Program Prioritas
Dari total Rp61,10 triliun yang diterima, sekitar Rp55,5 triliun diarahkan untuk mendukung berbagai program kerja prioritas nasional.
Salah satu alokasi terbesar adalah revitalisasi pendidikan yang mendapat anggaran Rp9,28 triliun. Angka ini mengalami penyesuaian dari rencana awal sebesar Rp14,28 triliun setelah dilakukan perubahan oleh Kementerian Keuangan.
Program wajib belajar untuk jenjang pendidikan dasar mendapatkan alokasi Rp5 triliun. Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp250 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
Ada pula anggaran Rp7,21 triliun untuk program sekolah nasional terintegrasi. Sementara digitalisasi pembelajaran memperoleh Rp5,83 triliun.
Untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN, Kemendikdasmen mendapat alokasi Rp14,09 triliun. Pos anggaran ini menjadi salah satu bagian penting dari dukungan terhadap tenaga pendidik.
Meski ada tambahan dana, Mu’ti menilai nominal tersebut belum mampu menjawab seluruh kebutuhan. Menurut dia, anggaran yang tersedia masih belum optimal untuk memastikan program prioritas berjalan secara tepat sasaran dan mendorong pendidikan bermutu bagi semua.
Ada Dana dari BLU dan PNBP
Jika dilihat berdasarkan sumbernya, sebagian besar anggaran Kemendikdasmen berasal dari rupiah murni sebesar Rp61,10 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,69 triliun digunakan untuk belanja operasional pegawai dan perkantoran. Sedangkan Rp58,36 triliun dialokasikan untuk menjalankan berbagai program prioritas.
Selain rupiah murni, terdapat pula dana dari Badan Layanan Umum (BLU) pada Satker Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan di Unit Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp30,8 miliar.
Kemendikdasmen juga mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sejumlah unit kerja, antara lain Sekretariat Jenderal, Ditjen GTK, Ditjen Dikmentiksus, dan Badan Bahasa. Nilainya mencapai Rp9,05 miliar.
Kemendikdasmen Minta Tambahan Rp157 Triliun
Karena pagu yang tersedia dinilai belum mencukupi, Kemendikdasmen mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun.
Dana tambahan tersebut nantinya diarahkan untuk memperluas sejumlah program pendidikan. Salah satunya revitalisasi satuan pendidikan hingga menjangkau 100.000 sekolah sesuai arahan Presiden.
Kemendikdasmen juga mengusulkan peningkatan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD dan SMP. Selain itu, ada rencana memperkuat bantuan beasiswa serta pembiayaan pendidikan bagi murid.
Kebutuhan sarana dan peralatan pendidikan di berbagai jenjang juga masuk dalam usulan tambahan anggaran. Fasilitas tersebut dianggap penting untuk menunjang proses pembelajaran.
Tak hanya murid, guru juga masuk perhatian. Kemendikdasmen ingin memperluas sekaligus menjaga keberlanjutan bantuan biaya pendidikan bagi guru yang ingin meningkatkan kompetensi hingga jenjang S1 atau D4.
Pendidikan Gratis Diusulkan Rp306,51 Triliun
Selain tambahan Rp157,76 triliun, Mu’ti mengusulkan anggaran khusus sebesar Rp306,51 triliun untuk mendukung program pendidikan gratis.
Usulan tersebut berkaitan dengan upaya menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024. Targetnya, penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya bisa diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.
Tambahan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat pembelajaran yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Dengan begitu, akses pendidikan diharapkan tidak hanya semakin luas, tetapi juga didukung fasilitas dan kualitas pembelajaran yang memadai.
Mu’ti menegaskan, kebutuhan tambahan anggaran bukan sekadar soal memperbesar angka belanja. Dana tersebut diharapkan bisa membuat program pendidikan lebih tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Untuk saat ini, pagu Rp61,10 triliun menjadi anggaran yang telah disiapkan bagi Kemendikdasmen pada 2027. Sementara usulan tambahan masih harus melalui pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah dan DPR. (*)
