Muhammad Fiam Setyawan adalah pemerhati isu lingkungan. Tinggal di Laweyan, Surakarta.
Ketika ruang akademis berhasil ditembus oleh godaan uang, secara tidak langsung hal itu meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan mahasiswa.
Kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan kini tengah menghadapi krisis serius. Kritik sering kali disederhanakan sebagai bentuk ketidaksukaan semata. Hal ini terlihat misalnya pada polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut kemudian memicu gelombang demonstrasi karena dinilai rawan menjadi lumbung korupsi.
Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh atas kasus keracunan massal serta penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional akibat korupsi mark-up anggaran, pemerintah justru berlindung di balik dalih kontrak politik sebagai alasan untuk terus melanjutkan program tersebut.
Dalam kacamata Jurgen Habermas, situasi ini menunjukkan terjadinya “distorsi ruang publik”, yaitu ketika komunikasi rasional antara rakyat dan penguasa telah disumbat oleh kepentingan sepihak untuk mempertahankan kekuasaan.
Pada Minggu, 21 Juni 2026, Dinas Pendidikan Kota Batam diduga mengerahkan guru, orang tua, hingga murid untuk melakukan pawai dukungan di gedung DPRD. Di kawasan Monas juga muncul aksi kelompok emak-emak mendukung MBG yang diduga digerakkan oleh iming-iming uang 100 ribu rupiah dan sebuah wajan. Lantas muncul sebuah kecurigaan atas mobilisasi massa dan narasi yang dibawa pada aksi tersebut.
Kecurigaan itu bermula dari adanya berbagai berita yang menyatakan bahwa beberapa massa aksi tersebut terdorong untuk mengikuti aksi karena tekanan dan ekonomi. Kiranya fenomena ini dapat dibaca sebagai upaya dalam memperkuat legitimasi program tersebut. Tujuannya untuk menggiring opini masyarakat bahwa ada bagian masyarakat yang mendukung program ini tetap berjalan, dan kemudian fokus dari masyarakat pun terpecah.
Fenomena tersebut juga bisa diurai dengan teori relasi kekuasaan dan pengetahuan dari Michel Foucault. Kekuasaan tidak selalu bekerja lewat kekerasan, melainkan lewat produksi “kebenaran” buatan demi mengatur cara berpikir dan mendisiplinkan opini masyarakat luas.
Ironisnya, taktik penjinakan itu juga merambah ke dalam tubuh gerakan mahasiswa yang sejak dahulu dikenal sebagai kompas moral bangsa. Isu aliran dana sebesar 20 juta rupiah kepada pengurus BEM FH Universitas Bung Karno terkait pengkondisian demonstrasi menjadi potret buram bagaimana integritas gerakan kampus mulai dikomodifikasi.
Ketika ruang akademis berhasil ditembus oleh godaan uang, secara tidak langsung hal itu meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan mahasiswa. Ia kini dianggap tidak lagi lahir dari ketulusan hati nurani, melainkan dari instruksi dan transaksi di bawah meja.
Kemelut gerakan mahasiswa semakin tambah runyam ketika muncul kelompok Aliansi BEM Bersatu yang ternyata diisi oleh mahasiswa yang tidak dikenali oleh instansi yang mereka bawa. Kehadiran aliansi buatan ini agaknya sengaja dirancang untuk menciptakan ilusi seolah-olah ada elemen mahasiswa yang mendukung kebijakan penguasa, sekaligus menyudutkan mahasiswa yang tetap konsisten bersuara kritis.
Pergeseran zaman membuat siasat adu domba kini juga merambah secara masif ke ranah digital. Pengerahan buzzer politik bekerja untuk merekayasa percakapan digital serta mempertajam polarisasi. Ruang digital kerap berubah menjadi medan perang disinformasi dan memburamkan antara aspirasi masyarakat yang murni dan pesanan.
Metode adu domba yang kemudian digunakan tidak lagi dalam bentuk kekerasan langsung, melainkan pembuatan narasi tandingan. Penguasa akan cenderung menghindari represi fisik yang berisiko memicu kecaman publik, dan memilih mendikte opini melalui pengondisian massa.
Dengan menciptakan gerakan tandingan di dunia nyata maupun manipulasi opini di dunia maya, kritik publik diredam bukan dengan dialog rasional, melainkan dengan membanjiri ruang publik menggunakan informasi bias.
Target dari siasat adu domba ini menyasar elemen masyarakat sipil yang kritis dan masyarakat akar rumput yang rentan secara ekonomi. Mereka menjadi sasaran karena terdapat celah pragmatisme material, keterbatasan literasi, serta kerentanan terhadap tekanan struktural birokrasi. Apalagi ditambah dengan situasi ekonomi negara yang sedang mengalami ketidakstabilan membuat masyarakat secara terpaksa mengambil jalur-jalur instan dan pragmatis untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Idealisme kelompok terdidik perlahan dikompromikan dengan transaksi materi. Kemudian masyarakat akar rumput mudah digerakkan dengan iming-iming instan. Dampaknya moralitas bangsa akan mudah runtuh. Pihak yang paling diuntungkan dari kerapuhan ini adalah para elite politik. Mereka berhasil mengamankan status quo mereka tanpa harus menghadapi tuntutan pertanggungjawaban dari rakyat.
Dampak buruk dari keseluruhan orkestra ini adalah kerusakan sistemik pada ruang publik kita. Ini ditandai dengan runtuhnya kepercayaan. Ketika ruang publik dipenuhi kepalsuan dan pesanan, energi akan habis tersedot konflik horizontal, seperti saling curiga dan debat kusir. Imbasnya isu-isu krusial seperti korupsi luput dari pengawasan. Perpecahan di tingkat bawah ini pada akhirnya melumpuhkan daya kritis kolektif masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Pada akhirnya, seluruh orkestrasi ini menjadi wajah kontemporer dari devide et impera yang berjalan cukup rapi. Ketika sesama elemen sipil sibuk bertikai dan saling serang di tingkat bawah, para elite dapat duduk tenang di singgasana mereka tanpa terganggu. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa musuh sejati dari kemajuan demokrasi bukanlah perbedaan pendapat di antara warga, melainkan para pembuat skenario yang memecah belah bangsa demi mengamankan status quo kekuasaan.
Sudah saatnya masyarakat sipil, terutama mahasiswa, merebut kembali independensi nalar kritis mereka dari cengkeraman transaksi politik pragmatis. Hanya dengan membangun kembali solidaritas organik yang kebal terhadap godaan materi dan manipulasi narasi, kita dapat meruntuhkan sekat-sekat adu domba dan memastikan bahwa arah bangsa ini kembali ditentukan oleh hati nurani rakyat, bukan oleh syahwat politik para penguasa.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
