BACAAJA, JAKARTA – Situasi energi nasional sempat bikin deg-degan, terutama saat stok gas rumah tangga menipis dalam hitungan hari. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia blak-blakan mengaku sempat kepikiran serius ketika cadangan LPG nasional turun drastis hingga di bawah ambang aman.
Kondisi itu terjadi pada 4 April 2026, ketika stok Liquefied Petroleum Gas (LPG) disebut kurang dari 10 hari. Angka ini jelas bikin waswas, apalagi LPG jadi kebutuhan utama jutaan rumah tangga di Indonesia setiap hari tanpa jeda.
Bahlil bahkan mengakui kalau ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor masih sangat tinggi. Dari total konsumsi sekitar 8,5 juta ton, produksi dalam negeri hanya mampu menyuplai sekitar 1,6 juta ton saja.
Artinya, lebih dari 70 persen kebutuhan LPG masih harus dipenuhi dari luar negeri. Situasi ini yang bikin pemerintah harus ekstra sigap saat terjadi gangguan pasokan global.
“LPG kita itu 75 persen kita impor… itu yang bikin saya pusing tidurnya agak repot,” kata Bahlil dalam acara halalbihalal Partai Golkar di Jakarta.
Ia menegaskan, idealnya cadangan operasional LPG nasional harus berada di atas 10 hari. Kalau kurang dari itu, risiko gangguan distribusi bisa langsung terasa ke masyarakat.
Menyadari kondisi darurat tersebut, pemerintah langsung tancap gas melakukan negosiasi cepat dengan sejumlah negara pemasok energi.
Diplomasi energi pun digelar secara intens, menjangkau negara-negara seperti Jepang, Australia, hingga Brunei Darussalam demi mengamankan tambahan pasokan LPG.
Hasilnya mulai terlihat. Beberapa kapal pengangkut LPG berhasil diarahkan masuk ke Indonesia dalam waktu relatif singkat.
“Alhamdulillah kita mampu mengarahkan beberapa kargo kita… sekarang kapal sudah ada yang masuk,” ujar Bahlil.
Kini kondisi stok LPG nasional disebut sudah kembali aman, bahkan telah melewati batas minimal 10 hari yang sebelumnya sempat terlampaui ke bawah.
Meski begitu, peristiwa ini jadi alarm keras bahwa ketahanan energi Indonesia masih rentan, terutama karena ketergantungan impor yang belum teratasi.
Di tengah isu energi yang sempat memanas, perhatian pemerintah juga langsung bergeser ke sektor lain yang tak kalah krusial: pertambangan.
Dalam rapat kabinet, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas soal penertiban izin tambang bermasalah.
Suasana rapat pun langsung berubah serius ketika topik beralih ke tambang-tambang yang beroperasi di kawasan hutan lindung.
Bahlil sempat mengajukan target dua minggu untuk menyelesaikan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah.
Namun respons Prabowo terbilang di luar dugaan—singkat, tegas, dan tanpa kompromi.
“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu,” tegas Prabowo, memotong usulan tersebut.
Permintaan percepatan itu langsung jadi sinyal bahwa pemerintah tak ingin berlama-lama dalam menyelesaikan masalah yang dinilai sudah terlalu lama dibiarkan.
Bahlil pun tak banyak bicara, langsung menyatakan kesiapan untuk mengikuti arahan tersebut.
Langkah tegas ini muncul setelah adanya laporan tentang ratusan izin tambang yang dinilai tidak jelas, bahkan berada di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi.
“Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas… kalau enggak jelas, cabut semua itu IUP,” kata Prabowo.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa skala masalah yang dihadapi bukan kecil, melainkan cukup besar dan kompleks.
Tak hanya soal legalitas, tapi juga menyangkut dampak lingkungan dan tata kelola sumber daya alam yang selama ini jadi sorotan.
Prabowo juga menegaskan bahwa prinsip utama yang harus dipegang adalah kepentingan negara dan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan,” ucapnya dengan nada serius.
Ia bahkan mengingatkan agar tidak ada lagi pertimbangan pribadi dalam mengambil keputusan penting seperti ini.
“Kepentingan kawan, kepentingan keluarga, nomor berapa?” lanjutnya, menegaskan prioritas nasional.
Instruksi ini menandai dimulainya langkah besar dalam “bersih-bersih” sektor tambang yang selama ini dianggap penuh celah.
Dengan tenggat waktu hanya satu minggu, tekanan kini berada di Kementerian ESDM untuk bergerak cepat dan tepat.
Langkah cepat di dua sektor ini—energi dan tambang—menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengunci rapat isu strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Di satu sisi menjaga pasokan energi tetap aman, di sisi lain merapikan sektor tambang agar lebih tertib dan transparan.
Keduanya jadi bukti bahwa urusan energi dan sumber daya alam kini tak lagi bisa ditangani dengan cara biasa-biasa saja.
Ke depan, publik tentu berharap langkah tegas ini tidak hanya cepat, tapi juga konsisten dan berkelanjutan.(*)
