BACAAJA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya digadang-gadang jadi game changer buat kualitas gizi anak Indonesia, malah bikin heboh setelah kasus keracunan massal muncul di sejumlah daerah. Ratusan siswa di Cipongkor, Bandung Barat, jadi korban terbaru. Publik pun mulai bertanya-tanya: apa yang salah dengan program sebesar ini?
Di tengah sorotan publik, pimpinan DPR turun tangan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan komisi teknis di DPR bakal all out mengawal evaluasi MBG. “Komisi terkait sudah pasti mengikuti perkembangan kasus MBG. Perbaikan harus segera dilakukan supaya nggak ada lagi masalah serupa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/9/2025).
Dasco menegaskan tujuan evaluasi ini simpel tapi krusial: memastikan program berjalan sesuai harapan, tertata rapi, dan nggak bikin masalah baru. Artinya, program yang seharusnya jadi solusi jangan sampai malah jadi sumber bencana.
Nada yang sama juga datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sejak awal pekan ini, Puan sudah menekankan perlunya evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG. Menurutnya, semua rantai penyediaan makanan harus diperiksa, mulai dari standar dapur, distribusi, sampai mekanisme pengawasan di sekolah penerima.
“Evaluasinya itu harus dilakukan total. Jangan saling menyalahkan, tapi cari akar masalahnya bareng-bareng biar nggak terulang lagi,” tegas Puan, Selasa (23/9/2025).
Puan menambahkan, DPR bakal serius menjalankan fungsi pengawasan, termasuk turun langsung ke dapur MBG dan sekolah penerima. Ia menegaskan, program ini bukan sekadar agenda politik, tapi investasi strategis untuk masa depan anak-anak Indonesia. “Keamanan dan kualitas gizi harus jadi prioritas. Fokus kita memperbaiki, bukan cari kambing hitam,” ujarnya.
Dua Dapur Langsung Ditutup
Kasus keracunan di Bandung Barat sendiri jadi wake-up call serius. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengonfirmasi ada 687 korban, dengan 59 di antaranya harus mendapat perawatan. Dua dapur penyedia makanan langsung ditutup dan kepala penyedianya dinonaktifkan. “Kami nggak tinggal diam, evaluasi total langsung dilakukan,” kata Nanik.
Fakta bahwa ratusan anak bisa keracunan dalam program skala nasional jelas bikin masyarakat resah. Banyak pihak menilai lemahnya standar produksi dan distribusi makanan sebagai biang keroknya. Kalau nggak segera diperbaiki, kredibilitas program ini bisa hancur.
DPR menegaskan bakal mendorong perbaikan menyeluruh. Sinergi antara DPR, pemerintah pusat, daerah, dan penyedia makanan jadi kunci agar MBG bisa kembali dipercaya. Tujuan akhirnya jelas: anak-anak Indonesia dapat makanan sehat, aman, dan bergizi setiap hari tanpa drama keracunan massal.
Program MBG memang penting, tapi jangan sampai jadi “ritual administratif” yang sekadar formalitas. Keberhasilan program ini bukan di angka laporan, tapi di piring makan anak-anak yang benar-benar aman dan bergizi. Kalau gagal di situ, semua jargon hanya jadi omong kosong.(*)
