BACAAJA, PURBALINGGA — Menyambut HUT ke-80 RI, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memacu semangat gotong royong dengan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) dan berbagai bantuan lintas lembaga senilai total Rp10.233.978.283.
Paket bantuan tersebut menjangkau 5.989 penerima manfaat dan diserahkan simbolis oleh Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif didampingi Wakil Bupati Dimas Prasetyahadi di Pendapa Dipokusumo, baru baru ini.
Dalam momentum itu, Bupati Fahmi menekankan bahwa bantuan bukan sekadar seremoni peringatan kemerdekaan, melainkan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menekan kemiskinan serta menguatkan kesejahteraan. Ia mengapresiasi sinergi yang terbangun, menyebut kerja bareng ini sebagai “energi bersama” Purbalingga.
“Kerja sama 17 lembaga ini menunjukkan kepedulian yang terukur. Ketika semakin banyak pihak terlibat, makin cepat pula kita melangkah menuju Purbalingga yang mandiri dan sejahtera,” ujar Fahmi, menegaskan komitmen untuk menjaga kolaborasi tersebut agar berkelanjutan.
Penggalangan bantuan ini melibatkan 17 institusi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah: Baznas, LAZIS NU, LAZIS Muhammadiyah, Yayasan Al Hikmah, Yayasan Perwira Sejahtera Purbalingga (YPSP), Yayasan Bina Cita Karya Bangsa, PD Aisyiyah, PD Salimah, PD Muslimat NU, Yayasan Islam Al-Hikmah, LDII, Thariqat Shidiqiyyah, Rumah Mualaf Indonesia, DinsosdaldukKBP3A, Bagian Kesra, UPZ Kemenag, serta LAZ Al-Ihsan Jateng.
Rangkaian bantuan menyasar kebutuhan dasar hingga penguatan ekonomi. Mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni dan sanitasi, dukungan pendidikan, bantuan alat kerja, sampai zakat produktif untuk mendorong usaha kecil agar naik kelas.
Baznas Purbalingga menjadi salah satu penyalur utama dengan kontribusi lebih dari Rp419 juta. Rinciannya antara lain: Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 14 unit × Rp12 juta (Rp168 juta), Zakat Produktif 26 penerima × Rp1 juta (Rp26 juta), Bantuan Pendidikan 6 siswa × Rp850 ribu (Rp5,1 juta), Santunan Anak Yatim 974 anak × Rp200 ribu (Rp194,8 juta), Jambanisasi 3 KK × Rp3 juta (Rp9 juta), bantuan satu unit becak Rp850 ribu, dan satu unit sepeda untuk pelajar Rp1,35 juta.
Skema pentasyarufan dirancang agar tepat sasaran: penerima manfaat diverifikasi, jenis bantuannya disesuaikan kebutuhan, dan dieksekusi lintas lembaga supaya tidak tumpang tindih. Dengan begitu, dampak bantuan diharapkan lebih terasa, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Selain meredam beban jangka pendek, pemerintah daerah mendorong program yang berorientasi pemberdayaan. Zakat produktif, misalnya, ditujukan untuk modal usaha mikro—mendorong penerima menjadi pelaku ekonomi yang lebih tangguh, bukan sekadar penerima bantuan.
Acara turut dihadiri Ketua TP PKK Purbalingga, Syahzani Fahmi M Hanif, serta para pimpinan dan perwakilan dari 17 lembaga kolaborator. Kehadiran lintas ormas keagamaan dan lembaga sosial mempertegas bahwa isu kesejahteraan adalah kerja bersama, melampaui sekat organisasi.
Pemkab menargetkan kolaborasi ini berlanjut sepanjang tahun, tidak hanya di momen peringatan kemerdekaan. Dengan data terpadu dan koordinasi yang konsisten, Purbalingga ingin memastikan setiap rupiah bantuan menutup celah kebutuhan yang nyata.
Pada akhirnya, angka Rp10,2 miliar bukan sekadar statistik. Di baliknya ada atap rumah yang kembali layak, anak-anak yang terus sekolah, akses sanitasi yang membaik, serta harapan baru bagi pelaku usaha kecil. Itulah makna kemerdekaan yang diterjemahkan menjadi aksi: konkret, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
